Pemprov Jabar Fokus Lakukan Rapid Test ke Lembaga Pendidikan Berasrama

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat fokus melakukan tes cepat masif atau rapid test dengan menyasar zona pendidikan dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan berdasarkan tes masif yang sudah dilaksanakan selama ini, ditemukan pola baru, yakni ditemukannya kasus positif Cocid-19 di zona pendidikan.

Dengan demikian, katanya, tes cepat perlu lebih masif dilakukan di lingkungan pendidikan, terutama pendidikan berasrama, di antaranya pesantren.

• Jabar Perkuat Data Penerima Bantuan Sosial dan Peta Sebaran Covid-19

“Di Jabar banyak pesantren. Mohon izin kepada ulama dan kiai, dalam minggu ini tes masif akan dilakukan juga di pesantren-pesantren. Semoga tidak ada kasus positif,” kata Kang Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil, Rabu (8/4/2020).

Kang Emil menjelaskan, tes masif diupayakan sebanyak mungkin untuk dapat mengetahui peta sebaran kasus positif, pelacakan riwayat kontak, dan pengobatan guna memutus penyebaran SARS-CoV-2, virus penyebab penyakit Covid-19.

Provinsi Jabar saat ini telah memiliki alat tes cepat sekitar 100.000, dan sudah didistribusikan sekitar 63.000 ke 27 kabupaten kota. Sejauh ini dari hasil tes cepat yang sudah masuk sebanyak 21.600, dari angka tersebut ditemukan 826 kasus terindikasi positif.

Dari kasus positif tersebut akan ditindaklanjuti dengan tes diagnostik yang lebih akurat hasilnya, yakni melalui pemeriksaan menggunakan teknik reaksi rantai polimerase (polymerase chain reaction/PCR). Pemeriksaan ini dengan pengumpulan usap (swab) dari saluran pernafasan atas, yakni bagian hidung dan tenggorokan.

Kang Emil menuturkan, klaster baru di zona pendidikan ini pada awalnya ditemukan kasus positif dari tes masif di Sekolah Pembentukan Perwira Kepolisian RI (Setukpa), Sukabumi. Ditemukan ada 300 siswa Setukpa yang terindikasi positif Covid-19, yang kemudian perlu dipastikan dengan metode PCR.

Kasus positif juga ditemukan di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (SECAPAAD) Kota Bandung, Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal (Pusdikajen) Kodiklat TNI AD, juga Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

“Di Jabar banyak pusdik TNI/ Polri. Dari indikasi ini, perlu ada semacam evaluasi di masa pendemi ini, bagi lembaga pendidikan TNI/ Polri khususnya terkait siswa yang berkegiatan dan berkumpul,” ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum pun menjadi kordinator pelaksanaan rapid diagnostic test atau RDT COVID-19 bagi ulama, kiai, ustaz, dan ustazah, di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya, Selasa (7/4/20). Sebanyak 370 pemuka agama dari kedua kabupaten tersebut dites karena memiliki interaksi sosial tinggi dan rawan terinfeksi COVID-19.

"Kiai, ulama, ustaz, dan ustazah, ini termasuk orang yang kategori B (warga dengan profesi yang interaksi sosialnya rawan tertular COVID-19) yang sering berkomunikasi dengan jamaahnya," kata Kang Uu.

Pemerintah Provinsi Jabar rencananya akan menggelar tes masif COVID-19 untuk 5.000 pimpinan pesantren di Jabar. Kang Uu memastikan pelaksanaan RDT COVID-19 secara masif bertujuan untuk memetakan persebaran dan memutus mata rantai penyebaran. Hasil tes masif akan menjadi landasan Pemda Provinsi Jabar dalam mengambil keputusan.

"Bukan hanya kiai, tetapi rohaniawan pun akan dilaksanakan tes. Rabu (8/4) salah satu jemaah, salah satu kelompok jemaah ibadah di Bandung akan dites. Kalau kita sudah mendapatkan hasil dalam kegiatan ini, hasilnya akan ada sebuah kesimpulan yang ujungnya pemerintah tidak salah membuat sebuah keputusan," tambahnya.

Selain itu, Kang Uu mengimbau masyarakat untuk displin. Sebab, kedisiplinan masyarakat dalam mengenakan masker, menerapkan physical maupun social distancing, dan tidak mudik amat krusial dalam mencegah penyebaran COVID-19. Dia juga mengajak semua masyarakat Jabar bahu-membahu tanggulangi COVID-19.

"Masyarakat harus disiplin ikut aturan dan imbauan surat edaran dari pemerintah yang sudah beberapa kali disampaikan baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota," ucapnya

"Seperti diam di rumah, dalam berkomunikasi jaga jarak, cuci tangan, jangan terlalu banyak beraktivitas, dan lainnya. Termasuk juga pada umat beragama dalam melaksanakan ibadah tolong untuk memperhatikan protokol kesehatan," tuturnya. (Sam)