Jabar Perkuat Data Penerima Bantuan Sosial dan Peta Sebaran Covid-19

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendata dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk mematangkan bantuan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19.

“Untuk jaring pengaman sosial, kita masih melakukan pendataan, kita masih menunggu data-data dari kabupaten/kota yang tentunya harus diverifikasi,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (8/4/2020).

Verifikasi amat krusial supaya bantuan jaring pengaman sosial tepat sasaran. Setelah pemerintah kabupaten/kota mendata, data tersebut akan diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi Jabar.

• PT KAI Larang Calon Penumpang Naik Kereta Api Tanpa Masker

“Akan ada pembicaraan lebih lanjut, karena pemerintah pusat pun akan menurunkan pemberian bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang selama ini tidak menerima PKH, tidak menerima bantuan pangan non-tunai, maupun bantuan pra-kerja,” kata Daud.

Pemerintah Provinsi Jabar menganggarkan Rp 4 triliun, sebelumnya Rp 3,2 triliun, untuk bantuan jaring pengaman sosial, dan Rp 2,8 triliun untuk penyediaan peralatan kesehatan selama empat bulan ke depan.

“Untuk anggaran kas ini dari data yang kami terima sebetulnya posisi kas saat ini uang ada. Tapi tentunya kebutuhan ini tidak hanya untuk jaring pengaman sosial, ada kebutuhan lain. Ini sedang kami hitung, kira-kira riilnya ada berapa,” ucapnya.

“Kita masih hitung, yang jelas apa yang disampaikan untuk jaring pengaman sosial itu sebesar kurang lebih Rp 4 triliun, untuk kesehatan Rp 2,8 triliun. Ini sudah diperhitungkan posnya dari mana saja,” tuturnya.

• Lima Daerah di Jabar Ajukan PSBB Hari Ini, Apakah Temasuk Daerah Tempat Tinggal Anda?

Selain mematangkan bantuan jaring pengaman sosial, Pemerintah Provinsi Jabar gencar menyosialisasikan larangan mudik. Tujuannya agar penyebaran COVID-19 di Jabar tidak meluas.

“Kita juga terus melakukan sosialisasi untuk tidak mudik. Untuk diketahui dari data sementara yang kita terima sejak 22 Maret 2020 lalu sampai sekarang hitungan kasar ini sudah ada 214 ribu pemudik ke Jabar," kata Daud.

Maka itu, Daud meminta pemerintah kabupaten kota memperketat pengawasan mobilitas warga yang masuk daerahnya, dan mengimbau pemudik untuk mengisolasi diri selama 14 hari.

“Hal ini mudik menjadi perhatian dan antisipasi kita dari pemerintah provinsi. Kami berharap dan saya yakin dari kabupaten kota juga sudah ada yang berinisiatif untuk membangun karantina ini khusunya bagi pendatang,” katanya.

“Kami terus berkolaborasi, terus bekerja sama dengan kabupaten/kota seandainya memang di kabupaten/kota perlu karantina, kemudian tidak ada tempat dan ada aset milik pemerintah provinsi. Itu bisa dibicarakan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi,” tuturnya.

Selasa (7/4), Pemerintah Provinsi Jabar melaksanakan rapid diagnostic test atau RDT COVID-19 bagi ulama, kiai, ustaz, dan ustazah, di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya. Sebanyak 370 pemuka agama dari kedua kabupaten tersebut dites karena memiliki interaksi sosial tinggi dan rawan terinfeksi Covid-19.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jabar telah mendistribusikan alat RDT sebanyak 63.120 dengan laporan yang masuk sebanyak 21.646. Hasilnya, sebanyak 826 orang dinyatakan positif Covid-19, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan tes swab.