Komisi X DPR RI Minta Kemenparekraf Jamin Nasib Pekerja Wisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif

TRIBUNJABAR.ID - Industri pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor paling terdampak wabah virus corona.

Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif (Kemenparekraf) pun diminta melakukan realokasi anggaran untuk memastikan jaminan pengaman sosial bagi pelaku ekonomi kreatif dan pekerja wisata.

“Ada anggaran sebesar Rp 500 miliar yang akan direalokasi Kemenparekraf untuk mitigasi wabah Covid-19 terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Kami meminta agar realokasi itu fokus dalam masa tanggap darurat ini menjamin nasib pekerja wisata dan pelaku ekonomi kreatif melalui skema social safety net, proteksi usaha, dan bantuan permodalan,” kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, dalam rilisnya, Selasa (7/4/2020).

Untuk diketahui Komisi X telah mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio secara virtual, Senin (6/4/2020).

• Wabah Virus Corona Disebut Ancam Industri Perhotelan

Rapat yang diikuti 40 dari 53 anggota Komisi X tersebut salah satunya membahas pengajuan realokasi anggaran Kemenparekraf sebesar Rp 500 miliar untuk penanggulangan dampak wabah Covid-19.

Huda menjelaskan dampak Covid-19 terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif sangat besar. Sektor ini paling awal merasakan dampak wabah terkait yang ditandai dengan penurunan jumlah wisatawan dan pembatalan berbagai pergelaran seni.

Kondisi ini membuat para seniman dan pekerja wisata banyak kehilangan mata pencaharian.

“Berdasarkan data dari organisasi pariwisata dunia (UNWTO) diketahui pariwisata adalah sektor yang paling terpuruk akibat wabah Covid-19. Padahal sektor ini 80 persen di antaranya didominasi usaha kecil dan menengah (UKM). Maka para pekerja di sektor ini harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah,” ujar Huda.

• Pakai Celana Compang-Camping, Hotman Paris Ajak Sumbang Beras untuk Warga yang Terdampak Corona

Para seniman dan pekerja wisata yang terdampak Covid-19, lanjut Huda, bisa masuk skema kartu pra kerja. Nantinya para seniman dan pekerja wisata ini bisa mendapatkan berbagai tunjangan pelatihan dan berbagai insentif dari pemerintah.

Selain itu untuk sektor usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif bisa melakukan usulan pembebasan biaya BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan, keringanan pajak, relaksasi pinjaman bank, hingga pengurangan biaya listrik serta sewa.

“Kami ingin baik pekerja maupun pengusaha sektor pariwisata dan industri kreatif tetap bertahan selama masa tanggap darurat wabah Covid-19,” ujarnya.

• 112 Ulama di Ciamis Jalani Rapid Test, Dipantau Langsung Wakil Gubernur

Politikus PKB ini juga meminta agar realokasi anggaran Kemenparekraf menyasar upaya penyelamatan desa-desa wisata di Indonesia. Menurutnya desa wisata dalam beberapa tahun terakhir banyak memberikan kontribusi terhadap geliat perekonomian desa.

“Kami berharap dalam rapat berikutnya detail realokasi anggaran sudah bisa disampaikan kepada Komisi X. Kami berharap desa wisata juga menjadi salah satu fokus penyelamatan dari realokasi anggaran yang dilakukan Kemenparekraf,” kata Huda.