Kejari Kabupaten Cirebon Pastikan Akan Panggil ASN Distan sebagai Tersangka

Pejabat struktural di lingkungan Distan Kabupaten Cirebon itu diduga kuat terlibat dalam kasus Sumardi.

tribuncirebon.com/ahmad imam baehaqi
Pihak Kejari Kabupaten Cirebon saat konferensi pers di Kejari Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Drajat, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Senin (6/4/2020). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon telah menetapkan apatur sipil negara (ASN) di  Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Cirebon, FF, sebagai tersangka kasus penggelapan alat mesin pertanian (alsintan) bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

Kasi Intel Kejari Kabupaten Cirebon, Wahyu Oktaviandi, mengatakan, FF belum dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Namun, ia mengakui FF telah dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Sumardi.

"Yang bersangkutan baru dipanggil sebagai saksi dalam pemeriksaan kasus yang melibatkan Sumardi," ujar Wahyu Oktaviandi saat konferensi pers di Kejari Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Drajat, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Senin (6/4/2020).

Penetapan FF sebagai tersangka pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari perkara sebelumnya yang kini sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung dengan terdakwa atas nama Sumardi.

Pejabat struktural di lingkungan Distan Kabupaten Cirebon itu diduga kuat terlibat dalam kasus Sumardi.

Penyebabnya, FF merupakan pengelola bantuan itu berdasarkan juklak dan juknis di Distan Kabupaten Cirebon.

Wahyu mengatakan, pihaknya bakal melayangkan surat panggilan terhadap FF untuk dimintai keterangan sebagai tersangka.

"Pasti dipanggil lagi sebagai tersangka. Pemanggilan itu kewenangan penyidik," kata Wahyu.

Dia menegaskan, mengenai penahanan FF sebagai tersangka kasus penyelewengan bantuan alsintan itupun setidaknya harus berdasarkan tiga pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan itu adalah tersangka dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya.

Hal tersebut, menurut dia, tertera dalam Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Kalau belum ada tiga indikasi itu kami belum melakukan penahanan meski statusnya tersangka," ujar Wahyu. (*)

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi
Editor: Sugiri
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved