DPRD Cianjur Sumbang Rp 2 Miliar untuk Atasi Covid-19, Anggaran Eksekutif Masih Menunggu
Unsur legislatif mulai dari Sekretariat Dewan sampai dengan pimpinan dan anggota dewan Kabupaten Cianjur
Penulis: Ferri Amiril Mukminin | Editor: Ichsan
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferri Amiril Mukminin
TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Unsur legislatif mulai dari Sekretariat Dewan sampai dengan pimpinan dan anggota dewan Kabupaten Cianjur meniadakan perjalanan dinas selama tiga bulan ke depan.
Anggaran untuk perjalanan dinas sebesar Rp 2 miliar akan disumbangkan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Cianjur.
"Kesimpulan dalam rapat pimpinan dewan yang dihadiri para ketua fraksi dan ketua komisi, membahas terkait anggaran untuk penanganan Covid-19 di Cianjur," ujar Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan, di kantor DPRD Kabupaten Cianjur, Selasa (31/3/2020).
Menurutnya dari DPRD terkait anggaran perjalanan dinas mulai dari sekwan dan anggota DPRD ikut menyumbangkan anggaran dengan meniadakan perjalanan dinas dari Maret sampai Mei.
• Viral, Seorang Pria Nyamar Jadi Hantu, Takut-takuti Tetangga Biar Tetap di Rumah Saat Wabah Corona
"Anggaran yang akan disumbangkan kisaran Rp 2 miliar, dianggarakan untuk pengadaan alat pelindung diri, hand sanitizer, sembako dan akan diserahkan kepada gugus tugas Covid-19 Cianjur.
"Saya berharap dari gugus tugas dapat mensosialisasikan lagi ke warga, terkait diam di rumah juga masih perlu, mengenai kebutuhan pokoknya akan dibagikan sembako," katanya.
Ganjar mengatakan, anggaran untuk penanganan Covid-19 batu dari legislatif. Ia masih menunggu usulan dari eksekutif mengenai anggaran untuk penanganan covid-19.
Berbicara mengenai karantina lokal, kata Ganjar, hal tersebut sedang dikaji oleh Plt bupati.
"Untuk Cianjur jangan sampai lockdown namun waspada dari setiap titik perbatasan," katanya.
• Warga Diam di Rumah Bikin Boros LPG Subsidi dan Nonsubsidi di Ciayumajakuning
Ia juga akan menyikapi terkait permasalahan para karyawan pabrik yang masih aktif bekerja.
"Untuk karyawan harus disikapi karena menimbulkan kerumunan massa, tapi sampai saat ini belum dikeluarkan surat imbauan," katanya.
Ia mengatakan, sebelum bekerja harus disiapkan alat memadai, pengawasan diperlukan dengan melihat langsung dan meninjau ke lokasi.
