Dedi Mulyadi Sambut Baik BLT Pekerja Harian, tapi Harus Dibarengi Dana Pendamping dari Pemda

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi menyambut baik rencana pemerintah pusat memberikan

Dedi Mulyadi Sambut Baik BLT Pekerja Harian, tapi Harus Dibarengi Dana Pendamping dari Pemda
ISTIMEWA
Dedi Mulyadi 

TRIBUNJABAR.ID - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi menyambut baik rencana pemerintah pusat memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada para pekerja harian agar mampu berdiam diri di rumah sehubungan terjadinya wabah virus corona.

Para pekerja harian itu antara lain, tukang ojek, buruh bangunan, buruh tani, pedagang keliling, hingga pemilik warung kecil.

Namun, kata Dedi, sebaiknya BLT dari pemerintah pusat itu dibarengi dana pendamping dari  pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Jadi pemerintah daerah harus merespon rencana pemerintah pusat itu.

"Saya kira BLT bagus, tapi sebaiknya dibarengi dana pendamping dari provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Mengapa begitu, selain nilainya bisa bertambah, juga bisa menambal bagi mereka yang tidak tercover oleh dana BLT," kata Dedi, melalui ponselnya, Kamis (26/3/2020).

Penyemprotan Disinfektan Secara Masif di Sumedang: Jalan Raya Hingga Gedung Negara

Ilustrasi, para tukang ojek saat diberi penyuluhan oleh polisi
Ilustrasi, para tukang ojek saat diberi penyuluhan oleh polisi (dok.tribun)

Menurut Dedi, jika pemerintah pusat memberikan dana BLT senilai Rp 200 ribu, maka pemerintah provinsi, kabupaten/kota, atau desa bisa memberikan dana Rp 100 ribu. Jika diakumulasikan, kata Dedi, nilainya akan jadi lebih besar.

"Pengalaman saya di lapangan, seringkali BLT ini jadi konflik. Jadi, ada orang yang dapat BLT tapi ada juga yang gak dapat. Yang gak dapat ini kan kecewa, makanya selain BLT perlu ada dana pendamping dari provinsi, kabupaten/kota, atau desa untuk mengcover mereka yang tidak dapat BLT," kata Dedi.

Menurut Dedi, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, atau desa memiliki anggaran yang cukup untuk memberikan dana pendamping BLT.

"Provinsi dan kabupaten/kota bisa efisiensi, dana perjalanan dinas atau biaya kantor, bisa digeser untuk dana pendamping BLT. Saya sudah hitung, itu bisa dilakukan," kata Dedi.

Begini Pengakuan ASN yang Mencuri Masker di Rumah Sakit Cianjur

Seperti diketahui, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat ini tengah meracik kebijakan penyaluran BLT bagi komunitas pekerja yang terdampak oleh merebaknya wabah virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, kepada wartawan mengatakan penyaluran BLT tersebut bertujuan untuk menopang daya beli masyarakat pekerja di sektor informal di tengah disrupsi perekonomian akibat Covid-19. 

“Kita tahu wabah ini paling berdampak pada masyarakat perkotaan. Karena itu kami siapkan bentuk bantuan sosial melalui BLT untuk beberapa kelompok terdampak,” kata Susiwijono di Jakarta, Kamis (26/3/2020). 

Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved