Lapas Sukamiskin Kedatangan Penghuni Baru, Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Dieksekusi Hari Ini

komisi antikorupsi mengeksekusi mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Lapas Sukamiskin Kedatangan Penghuni Baru, Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Dieksekusi Hari Ini
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf berjalan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/9/2018). Irwandi Yusuf diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengeksekusi terpidana kasus suap proyek yang bersumber dari dana otonomi khusus Aceh (DOKA) tahun 2018.

Pada Jumat (14/2/2020) ini, komisi antikorupsi mengeksekusi mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

"Jaksa Eksekusi KPK telah melaksanakan putusan Mahkamah Agung untuk terpidana  Irwandi Yusuf di Lapas Sukamiskin Bandung," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (14/2/2020).

Sehari sebelumnya, KPK telah mengeksekusi staf khusus Irwandi, Hendri Yuzal, ke Lapas Cipinang, Jakarta Timur.

Diketahui, KPK menyatakan sudah menerima petikan putusan MA Irwandi. MA mengeluarkan putusan pada Kamis (13/2/2020) dengan menyatakan menolak kasasi Irwandi Yusuf terkait kasus suap proyek yang bersumber dari DOKA tahun 2018.

Putusan MA Nomor: 444K/Pid.Sus/2020 tanggal 13 Februari 2020 pada pokoknya, sebagai berikut:

A. Menolak permohonan  kasasi dari Penuntut Umum KPK maupun Terdakwa drh. Irwandi Yusuf, M.Sc.

B. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 8 Agustus 2019 yang mengubah putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 97/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 8 April 2019 mengenai pidana yang dijatuhkan, menjadi:

1. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)  dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana.

3. Membebankan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500.

Editor: Ravianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved