Uu Minta Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota di Jabar Segera Tutup Tambang Ilegal

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum menginstruksikan kepada seluruh wakil bupati dan wakil wali kota

Uu Minta Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota di Jabar Segera Tutup Tambang Ilegal
Tribun Jabar/Handhika Rahman
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum menginstruksikan kepada seluruh wakil bupati dan wakil wali kota se-Jabar untuk menutup semua aktivitas pertambangan ilegal di daerah masing-masing.

Uu menuturkan langkah tersebut merupakan bentuk ketegasan Pemerintah Provinsi Jabar atas banyaknya aktivitas tambang tidak berizin alias ilegal atau liar di lapangan berdasarkan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya sejak beberapa bulan lalu.

"Kami memberikan tugas kepada semua wakil bupati dan wakil wali kota untuk menutup semua aktivitas pertambangan di daerahnya masing-masing. Yang tidak memiliki izin, tutup segera," ujar Uu melalui ponsel, Minggu (9/2/2020).

Uu mengatakan hal tersebut pun sudah disampaikannya seusai memimpin rapat koordinasi Sosialiasi Antikorupsi dan Pengelolaan Pertambangan di Jabar di The Arnawa Hotel, Kab. Pangandaran, Jumat (7/2).

Disodori Nengmas untuk Poligami Abah Cijeungjing sempat Gelisah, Kini Tak Menyesal Karena Hal ini

Dalam rakor yang dihadiri para wakil bupati dan wakil wali kota se-Jabar ini, Uu berujar pertambangan yang belum tertib secara administrasi maupun tata cara pertambangan bisa merusak lingkungan sekaligus merugikan masyarakat.

Terbaru, Uu menemukan puluhan perusahaan tambang yang beroperasi secara ilegal saat melakukan sidak di lokasi galian pasir di kaki Gunung Tampomas Kabupaten Sumedang.

"Masih banyak yang belum tertib dan menyalahi tata cara penambangan sehingga terjadi dampak lingkungan yang merugikan masyarakat. Dan penutupan tambang ilegal juga merupakan arahan langsung dari Bapak Presiden," ucap Uu.

Aktivitas tambang ilegal ini pun disinyalir menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana longsor dan banjir di Jabar. Sehingga, lanjut Uu, pemerintah wajib menindak dengan tegas para penambang ilegal itu.

"Presiden Joko Widodo mengatakan harus ada deregulasi perizinan. Artinya jangan terlalu mudah memberikan izin, tapi jangan juga dipersulit. Yang pasti tidak boleh menyalahi aturan yang berdampak pada kerusakan lingkungan," katanya.

Bogor Street Festival Cap Go Meh 2020, Emil: Jabar Wakili Keberagaman Budaya di Indonesia

Adapun selain menguatkan fungsi wakil bupati dan wakil wali kota dalam pengawasan pertambangan, rakor ini juga menguatkan komitmen Pembangunan Zona Integritas di lingkungan perangkat daerah Provinsi Jabar menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Tahun Reformasi Birokrasi Juara 2020.

"Kegiatan ini menguatkan fungsi para wakil yaitu yang tertera adalah tentang pengawasan di mana di dalamanya ada pengawasan pertambangan dan juga ada penguatan tentang realisasi Pakta Integritas Pemda Provinsi Jabar yang antikorupsi," kata Uu

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved