Iwa Karniwa Terjerat Kasus Meikarta

Saksi Sebut Iwa Karniwa Aktif Tanyakan Draf Substansi Raperda RDTR, Padahal Rapat Tak Pernah Hadir

Persidangan kasus dugaan penerimaan uang Rp 900 juta oleh Sekda Jabar nonaktif Iwa Karniwa di Pengadilan Tipikor Bandung p

Tribunjabar/Mega Nugraha
Saksi Sebut Iwa Karniwa Aktif Tanyakan Draf Substansi Raperda RDTR 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG -‎ Persidangan kasus dugaan penerimaan uang Rp 900 juta oleh Sekda Jabar nonaktif Iwa Karniwa di Pengadilan Tipikor Bandung pada Senin (3/2/2020), mengungkap kasak-kusuk Iwa mengurus percepatan raperda tersebut di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar.

Uang Rp 900 juta bersumber dari PT Lippo Cikarang diberikan Neneng Rahmi Nurlaili dan Henry Lincoln agar Iwa mempercepat persetujuan substansi Raperda RDTR Pemkab Bekasi. Di raperda itu, mengakomodir kepentingan proyek Meikarta milik Lippo Cikarang.

Sidang menghadirkan tujuh orang saksi yakni mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, mantan Wakil Gubernur Jabar‎ Deddy Mizwar. Lalu, Nur selaku staf Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar. Kepala Bappeda Jabar Deni Juanda, Idrus selaku eks tim sukses Ahmad Heryawan dan ajudan Iwa Karniwa, Nur Hakim.

Di persidangan, jaksa menunjukan draft surat persetujuan substansi Gubernur Jabar atas Raperda RTRW Bekasi yang harus diteken Ahmad Heryawan.

Draft surat itu disusun oleh Nur dari BKPRD setelah melalui pembahasan di BKPRD Jabar yang diketuai Deddy Mizwar dan sekretarisnya, Guntoro yang juga menjabat Kepala Dinas Bina Marga Jabar. Namun surat itu tidak ditandatangani Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan.

Uap Panas Keluar dari Sumur di Kota Cimahi, Pemilik Rumah Menunggu Hasil Instansi Terkait

"Saya baru tahu ada surat ini dan saya tida‎k pernah menandatanganinya," kata Aher.

Di surat itu memang tertulis nama Gubernur Jabar Ahmad Heryawan namun tidak ada tanda tangannya. Namun, di kiri dan kanan tulisan Gubernur Jabar, ada paraf Kepala Bappeda dan Sekda Jabar.

Permohonan persetujuan substansi itu sesuai aturan, harus dibahas dulu di BKPRD Jabar. Setelah dibahas, kemudian disodorkan ke Gubernur Jabar.

Lantas, bagaimana draft surat itu ‎bisa muncul, Nur darai BKPRD menjelaskan asal muasal surat itu ditulis kemudian disodorkan ke Ahmad Heryawan, sekalipun surat itu tidak diteken.

Halaman
12
Penulis: Mega Nugraha
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved