Breaking News:

18 Juta Meter Persegi Lahan Pemkot Bandung, Baru 20 Persen yang Bersertifikat

Dikatakan Siena, Pemerintah Kota Bandung memiliki lahan sekitar 18 juta meter. Sebagian besar luas lahan itu berupa ruas jalan.

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Theofilus Richard
Tribun Jabar/Cipta Permana
Balai Kota Bandung 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tribun Jabar Nazmi Abdurahman.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kepala Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset, Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung, Siena Halim, menyebut bahwa saat ini baru 20 persen lahan milik pemerintah kota yang sudah bersertifikat.

Dikatakan Siena, Pemerintah Kota Bandung memiliki lahan sekitar 18 juta meter persegi. Sebagian besar luas lahan itu berupa ruas jalan.

Pemkot Bandung, ujar Siena, terus menggenjot sertifikasi lahan yang dimiliki guna meminimalisasi persoalan lahan yang mungkin terjadi.

"Secara umum memang sertifikat (Lahan) Pemkot baru 20 persen, misalnya sekarang ada jalan itu kurang kurang lebih 3.900 ruas jalan, tapi baru kami sertifikasi sekitar 1.000 ruas jalan misalnya ya," ujar Siena, saat ditemui di Balai Kota Bandung, Kamis (23/1/2020).

Sidang Kasus Video Vina Garut, VA Bantah Keterangan Saksi Mahkota

"Sebagai contoh Jalan Merdeka, kalau tanah Balai Kota telah bersertifikat, tapi Jalan Merdekanya belum. Nah, ini yang dimaksud 80 persen masih belum bersertifikat," katanya.

Artinya, ujar Siena, masih sangat banyak lahan yang dikuasai Pemkot Bandung tapi belum tersertifikasi.

Awalnya, program sertifikasi ini belum menjadi prioritas, namun melihat perkembangan yang terjadi serta ketentuan hukum yang berlaku, akhirnya program sertifikasi ini mulai gencar dilakukan.

"Meskipun secara penggunaan itu fasilitas umum, tapi perlu didukung dan diperkuat oleh bukti kepemilikan," katanya.

Selain itu, ia juga berkaca pada permasalahan sengketa lahan yang terjadi saat Pemkot Bandung akan membebaskan lahannya di Tamansari untuk proyek Rumah Deret.

Lantaran dokumen kepemilikin dinilai kurang, akhirnya banyak celah untuk pihak lain menuntut kepemilikan.

"Tapi melihat perkembangan saat ini, dari secara kenentuan hukum, ini perlu dilakukan maka proses setifikasi ini perlu didorong," ucapnya.

Dedi Mulyadi Gebrak Meja, Kesal Pihak Sucofindo Berbelit-belit, Kasus 1.015 Kontainer Sampah Impor

Jamin Proses Haji dan Umrah Lebih Mudah dan Aman, Bank BJB Syariah Siapkan Aplikasi Khusus

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved