LRT Kota Bandung Akan Didanai World Bank, Tahun Depan Bisa Mulai Dibangun

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bank Dunia (world bank) siap mendanai pembangunan Light Rapid Transit (LRT) di Kota Bandung. Rencananya, pembangunan LRT akan dimulai 2021.

Direktur Infrastruktur World Bank, Ranjit Lamech didampingi Transport Coordinator World Bank Indonesia, Elena Chesheva, Senior Urban Transport Specialist World Bank, David Ingham dan Transport Engineer World Bank, Aldian bertemu dengan Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, di Balai Kota Bandung, Rabu (15/1/2020).

Proyek ini merupakan bagian dari program Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan dalam mengoordinasikan program transportasi urban nasional untuk dimasukkan ke dalam RPJMN.

Bandung menjadi satu dari enam kota di Indonesia yang mendapat kesempatan tersebut.

Keenam kota itu antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, dan Makassar.

Yana Mulyana mengatakan, pada kesempatan itu world bank menyatakan siap membantu Pemkot Bandung menjadi Kota Metropolitan pertama yang memiliki LRT dengan bantuan World Bank.

Saat ini, sudah ada dua kota yang memiliki jaringan LRT yakni Jakarta dan Palembang.

"Jadi, world bank itu ada satu program untuk pengembangan transportasi massal di Kota Bandung, dari enam kota metropolitan, mudah-mudahan Bandung menjadi kota pertama pengembangan transportasi massal yang dibantu oleh bank dunia," ujar Yana, seusai menerima kunjungan world bank, Rabu (15/1/2020).

Menurut Yana, Kota Bandung memang sedang membutuhkan transportasi massal berbasis kereta.

Sebab, saat ini ada sekitar 1,5 juta jiwa yang melakukan aktivitas di Kota Bandung.

Selain itu, ujar Yana, Kota Bandung telah memiliki rancangan Bandung Urban Mobility Planning sejak tahun 2015.

"Tadi kami sampaikan, kalau penduduk Bandung itu sekitar 3,7 juta siang hari, jika malam 2,5 juta, jadi ada potensi 1,5 juta jiwa penduduk luar Kota Bandung yang melakukan aktivitas di Kota Bandung, mungkin katakan kalau 23 persennya bisa menggunakan ini (transportasi masal) tiketnya kan mudah-mudahan bisa jadi murah," katanya.

Yana menuturkan, Pemkot Bandung sudah menyampaikan keinginannya untuk memiliki transportasi massal berbasis kereta.

Sebab, umumnya masyarakat kota Bandung menginginkan transportasi umum yang memiliki kepastian waktu.

"Ternyata mereka (world bank) juga sudah ada perencanaan itu (LRT), termasuk koridornya mulai dari timur, barat sama utara dan selatan, jadi Gedebage ke Leuwipanjang, mudah-mudahan kami bisa minta dari Leuwipanjang terus ke Cimindi lah atau ke Cibeureum. Utaranya Babakan Siliwangi sampai ke Leuwipanjang. Jadi utara - selatan dan timur - barat sudah tadi kita sampaikan," ucapnya.

Pihak World Bank sendiri, ujar Yana, akan mengkaji permintaan Pemkot terkait tranaportasi massal berbasis rel tersebut.

Hanya saja, kata Yana, mereka tidak ingin LRT kota Bandung bernasib sama dengan LRT ada di Kota Palembang, yang sepi peminat karena tidak tepat menentukan jalur.

"Karena koridor kurang tepat untuk operasionalnya, jadi mereka tadi berharap kajiannya mengenai penumpang, ticketing dan lain lain itu dikaji juga dan kita ikut mengkaji. Prinsipnya ticket itu semurah mungkin supaya masyarakat lebih tertarik," katanya.

Perihal pendanaan, Yana memastikan semua pembiayaan akan di tangani oleh World Bank, dan kota Bandung hanya penerima manfaatnya saja.

"Tahun ini sudah dalam pengkajian, mereka tahun depan sudah bisa mulai katanya, pengkajian sudah selesai, tinggal mungkin penganggarannya karena penganggaran itu di Juni harus mulai masuk, supaya akhir tahun bisa dieksekusi bisa dilaksanakan tahun depan," ucapnya.

Ditemui di tempat yang sama, Ranjit Lamech menyatakan pihaknya telah melakukan identifikasi awal terkait proyek-proyek yang bisa diimplementasikan di Bandung Raya, mulai dari LRT Koridor 1, koridor 3, koridor 4, kereta commuter, hingga kereta api cepat.

Proyek-proyek itu akan dikoordinasikan dengan seluruh daerah terkait untuk disampaikan ke pemerintah pusat.

"Kami diminta untuk melihat proyek potensial yang sudah dilakukan dan memungkinkan tercapai di RPJMN. Kami sudah melakukan identifikasi awal ada 5 proyek yang bisa diimplementasikan," ujar Ranjit.

Ia mengaku senang karena Bandung secara institusi telah memiliki koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah lainnya, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal itu bisa mempercepat progress pembangunan.

"Sangat penting dalam mengatasi masalah transportasi perkotaan karena Kota Bandung tidak hanya menyelesaikan persoalan transportasi di dalam kota, tetapi juga mobilisasi ke dalam dan ke luar Kota Bandung," katanya.