Kabar Baik, MK Putuskan Leasing Tak Boleh Merampas Kendaraan Tanpa Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi memutuskan perusahaan kreditur tidak bisa menarik atau mengeksekusi obyek jaminan fidusia seperti kendaraan secara sepihak

Kabar Baik, MK Putuskan Leasing Tak Boleh Merampas Kendaraan Tanpa Putusan Pengadilan
Tribun Jabar/Mumu Mujahidin
ILUSTRASI ---Mahkamah Konstitusi memutuskan perusahaan kreditur (leasing) tidak bisa menarik atau mengeksekusi obyek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah secara sepihak. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kabar baik bagi para debitur atau pemilik kendaraan yang membeli dengan cara kredit atau menggunakan jasa leasing.

Sebab, mereka tak perlu khawatir akan ada perampasan kendaraan di jalanan ketika terjadi sengketa.

Mahkamah Konstitusi memutuskan perusahaan kreditur (leasing) tidak bisa menarik atau mengeksekusi obyek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah secara sepihak.

MK menyatakan, perusahaan kreditur harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu.

"Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri," demikian bunyi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020.

BREAKING NEWS Polda Sita Ratusan Motor Baru, Digelapkan 4 Warga Garut & Leasing Rugi Miliaran Rupiah

Kendati demikian, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanpretasi.

"Sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi)," lanjut MK.

11 Debt Collector Leasing di Jalan Asia Afrika di Bandung Ditangkap Polisi karena Kasus Pemerasan

Adapun mengenai wanpretasi tersebut, MK menyatakan pihak debitur maupun kreditur harus bersepakat terlebih dahulu untuk menentukan kondisi seperti apa yang membuat wanpretasi terjadi.

Putusan ini dikeluarkan MK atas gugatan yang diajukan oleh pasangan suami istri asal Bekasi, Suri Agung Prabowo dan Apriliani Dewi.

Suri dan Dewi mengajukan gugatan karena menilai kendaraan yang masih dicicilnya diambil-alih secara sepihak oleh perusahaan leasing tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Perusahaan tersebut juga melibatkan debt collector.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Putusan MK: Leasing Tak Boleh Lakukan Penarikan Sepihak, Harus lewat Pengadilan", https://nasional.kompas.com/read/2020/01/11/10521441/putusan-mk-leasing-tak-boleh-lakukan-penarikan-sepihak-harus-lewat.

Editor: Kisdiantoro
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved