Penyadapan Bupati Sidoarjo oleh KPK Ternyata Tanpa Izin Dewan Pengawas, Ini Alasannya

Penyadapan terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah oleh KPK ternyata dilakukan tanpa izin Dewan Pengawas KPK.

Penyadapan Bupati Sidoarjo oleh KPK Ternyata Tanpa Izin Dewan Pengawas, Ini Alasannya
KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers penetapan Bupati Sidoarjo sebagai tersangka kasus dugaan suap di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (8/1/2020). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Penyadapan terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah oleh KPK ternyata dilakukan tanpa izin Dewan Pengawas KPK.

Hal itu dikarenakan izin penyelidikan sudah turun dari pimpinan periode sebelumnya ketika Dewan Pengawas KPK belum terbentuk.

"Ini sprinlidik-nya (surat perintah penyelidikan), seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sudah lama," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (8/1/2020).

Detik-detik OTT KPK Ciduk Bupati Sidoarjo di Pendopo, Uang Senilai Rp 1,8 Miliar Disita KPK

"Kemudian, apakah sprindap-nya (surat perintah penyadapan) izin Dewas? Terkait itu, sprindap itu ditandatangani pimpinan, itu pasti sebelum pimpinan periode sebelumnya selesai menjabat," ujar Alexander Marwata.

Artinya, sprindap tersebut diteken sebelum tanggal 20 Desember 2019 ketika pimpinan KPK periode 2019-2023 dan Dewan Pengawas KPK dilantik.

Alex pun menjelaskan, sprindap yang diteken pimpinan periode sebelumnya itu masih berlaku sampai saat ini karena masa berlaku sprindap mencapai satu bulan.

"Sprindap di KPK itu berlangsung satu bulan. Jadi kalau pimpinan sebelumnya itu tanda tangan di tanggal 15 Desember, artinya sprindap itu sampai sekarang juga masih berlaku," ujar Alex.

Kendati demikian, Alex menyebutkan, pimpinan KPK nantinya tetap membutuhkan izin Dewan Pengawas KPK dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan.

Di samping itu, menurut Alex, surat perintah penyidikan kasus Bupati Sidoarjo hanya ditandatangani oleh pimpinan KPK tanpa membutuhkan izin Dewan Pengawas KPK.

"Karena sudah ada dewas, tentu nanti surat penggeledahan atau penyitaan kita akan minta izin dari dewas," ucap Alexander Marwata.

Bupati Sidoarjo Terjaring OTT KPK, Diduga Terima Suap Rp 550 Juta untuk Proyek Infrastruktur

Halaman
12
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved