Staf Khusus Presiden Jokowi Sebut Perayaan Natal Tak Boleh Dihalangi

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono menyebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah berpesan bahwa kebebasan dalam melaksanakan ber

ARIF FIRMANSYAH/ANTARA via Kompas.com
Umat Katolik di Dharmasraya tidak akan merayakan Natal secara bersama-sama karena sebuah aturan. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono menyebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah berpesan bahwa kebebasan dalam melaksanakan beribadah adalah hak setiap warga negara.

Hal ini disampaikan Dini merespons larangan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung, Sumatera Barat, untuk merayakan Natal di luar tempat ibadah yang telah resmi ditetapkan.

Dini menyebut perayaan Natal yang dilakukan masyarakat tidak boleh dihalangi.

"Prinsipnya, kalau dari Presiden selalu jelas pesannya, kebebasan beribadah adalah hak konstitusional warga negara. Tidak boleh dihalangi," kata Dini saat dihubungi, Selasa (24/12/2019).

Ada Tas Mencurigakan Dekat Gereja di Depok, Tim Gegana Turun Tangan, Pemilik Tas Ditelusuri

Sementara Menteri Koordinator Bidan Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan kasus pelarangan perayaan Natal di Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung, Sumatera Barat sedang dalam proses penyelesaian.

Mahfud MD menilai, setiap orang memiliki kebebasan melaksanakan keyakinan atas nama agama dan kepercayaannya masing-masing.

"Sedang diselesaikan secara baik-baik ya," ujar Mahfud MD dari tayangan yang diunggah YouTube KompasTV, (Senin (23/12/2019).

Umat Nasrani di dua desa yang terdapat di Kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya, Sumatera Barat, disebut dilarang melakukan perayaan Natal.

Dua desa tersebut yakni di Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung dan Jorong Kampung Baru, Nagari Sikaba, Kecamatan Pulau Punjung, Dharmasraya.

Kapolres Cirebon Kota Pastikan Jajarannya Siap Amankan Natal dan Tahun Baru 2020

Kabag Humas Pemkab Dharmasraya Budi Waluyo mengatakan, Pemkab Dharmasraya secara resmi tidak pernah melakukan pelarangan terhadap warga yang melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing masing.

Halaman
12
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved