Soal Budi Daya Lobster, Susi Pudjiastuti Skak Ridwan Kamil, ''Mestinya Pemimpin Daerah Belajar''

TRIBUNJABAR.ID - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak gentar menyelamatkan lobster di laut Indonesia.

Tak hanya menolak ekspor benih lobster, Susi Pudjiastuti juga mengkritik opsi budidaya lobster yang banyak disuarakan.

Sebab menurut Susi Pudjiastuti, budidaya lobster tidak diperlukan, sebab perkembangbiakan lobster akan lebih baik dilakukan di laut.

Susi Pudjiastuti pun mengkritisi pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menawarkan pantai selatan sebagai lokasi budidaya lobster.

Ia menyarankan Ridwan Kamil untuk belajar mendalami dulu kebijakan publik sebelum mengatakannya ke depan publik.

Menurut Susi Pudjiastuti juga, Ridwan Kamil sebaijnya bertanya dulu ke masyarakatnya apa yang lebih baik.

• Bus Sriwijaya Masuk Jurang, 14 Orang Selamat, 25 Orang Tewas, 7 di Antaranya Sudah Diidentifikasi

Hal itu disampaikan Susi Pudjiastuti sambil memposting artikel berita berjudul "Ridwan Kamil Tawarkan Pangandaran Jadi Lokasi budidaya Lobster".

Seperti diketahui, budidaya lobster ini jadi opsi KKP setelah rencana kebijakan ekspor benih lobster jadi pro dan kontra.

Tampaknya, opsi itu jadi alasan Ridwan Kamil menawarkan Pantai Pangandaran jadi lokasi budidaya lobster.

Apalagi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga mendukung benih lobster dibudidaya.

Namun pernyataan Ridwan Kamil itu dikritisi oleh Susi Pudjiastuti.

Menurutnya, RIdwan Kamil sebaiknya mempelajari dulu apa itu budidaya lobster.

Ia juga menyarankan Ridwan Kamil untuk bertanya dulu ke masyarakat.

"Mestinya Pimpinan daerah belajar mendalami suatu kebijakan public sebelum mengatakannya ke publik.

Bertanya ke Masyarakat di daerahnya apa yg terbaik untk mereka & lingkungannya.

• Menodongkan Senjata Api pada Dua Pelajar, Pengemudi Lamborghini Ditetapkan Sebagai Tersangka

Ridwan Kamil Tawarkan Pantai Selatan Jabar 

Sebelumnya Ridwan Kamil menawarkan Pantai Selatan Jawa Barat untuk dijadikan sebagai lokasi budidaya lobster oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Diketahui, kementerian ini tengah memetakan dan mencari lokasi budidaya lobster di Tanah Air.

"Kalau boleh saya mengusulkan, Pantai Selatan Jawa Barat. Bisa Pangandaran, bisa Pelabuhan Ratu, bisa Garut Selatan. Saya kalau itu ada, kami tawarkan kepada Menteri di situ saja," kata gubernur yang akrab disapa Emil ini di Gasibu, Senin (23/12/2019).

Emil mengatakan contohnya di Pangandaran, kawasan ini cocok untuk budidaya lobster.

"Pangandaran, kan lobster itu butuh suhu pas, butuh ekosistem yang nyaman. Nyamannya di pangandaran yang garis pantainya masih luas," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah berupaya agar benih lobster dapat dibudidayakan di dalam negeri.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo mengaku banyak daerah yang berpotensi untuk mengembangkan benur tersebut di Indonesia.

Untuk melakukan benur, katanya, perlu ada kajian di tempat-tempat tertentu. Edhy mengatakan daerah yang telah melakukan pembesaran benih lobster di antaranya NTB, Sulawesi Tenggara, dan Lampung.

• Menjelang Natal, Gereja Paroki Salib Suci Purwakarta Usung Nuansa Flores

Menko Perekonomian Dukung Budi Daya Lobster

Pro dan kontra ekspor benih lobster kian memanas meski kebijakan masih terus dikaji oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Banyak pihak berpendapat lebih baik lobster dibudidaya di dalam negeri alih-alih diekspor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah lebih mendorong lobster dibudidaya.

"Sama seperti udang, yang kita dorong adalah yang budidaya. Jadi kami bicara dengan KKP termasuk dengan opsi membudidayakan (lobster). Karena dimana-mana budidaya bisa didorong," kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Kendati demikian, Airlangga Hartarto tak menjawab secara lugas opsi budidaya akan menghilangkan opsi ekspor benih lobster.

Menurutnya, saat ini Menteri KKP Edhy Prabowo masih mengkaji kebijakan tersebut.

Pengkajian itu, kata Airlangga, termasuk mengkaji bibit lobster hasil budidaya yang bakal diekspor ke luar negeri dengan berbagai ketentuan.

Ketentuan itu meliputi angka mortalitas dan persentase lobster yang dikembalikan ke alam.

"Tentu budidaya juga ada pembenuran. Pembenuran juga ada harinya (fasenya). Jadi ini lagi dikaji sama KKP pembenuran dari budidaya usia berapa yang bisa diekspor. biasanya disitu ada hitungan mortality rate, dan berapa yang ditaruh lagi di alam," ucap Airlangga Hartarto.

Karena masih dikaji pula, pihaknya pun menegaskan, Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 yang membahas larangan ekspor benih di masa Susi Pudjiastuti masih berlaku.

"Ini namanya lagi dikaji. Jadi kalau dikaji, yang lama masih berlaku sampai ada peraturan baru. Kalau pengkajiannya selesai baru ada tidak lanjut," sebutnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku tidak akan mundur untuk soal wacana membuka keran ekspor lobster meski banyak menuai protes dari berbagai pihak.

Menurut Edhy sebagai seorang menteri, pihaknya harus mengutamakan kepentingan nelayan dan lingkungan meski banyak yang menertawakannya.

"Anda pasti tertawa tentang lobster. Saya tidak akan mundur. Akan terus saya perjuangkan demi keberlanjutan nelayan kita, lingkungan kita, dan alam kita," kata Edhy Prabowo.