Komisi X DPR RI Usul Seluruh Guru Pendidikan Dasar dan Menengah Diambil Alih Pemerintah Pusat

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menanggapi soal kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim yang akan mengganti Ujian Nasional

Tribunjabar/Cipta Permana
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda di Kampus UPI, Kota Bandung, Selasa (17/12/2019) 

TRIBUNJABAR.ID - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menanggapi soal kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim yang akan mengganti Ujian Nasional mulai tahun 2021.

Sebagai pengemban tugas legislatif, ia mengingatkan Nadiem Makarim jangan lepas dari UU Pendidikan Nasional, standar nasional pendidikan dasar, dan masalah kompetensi guru.

“Saya berdiskusi panjang dengan Mas Nadiem, membedakan tujuan pendidikan kita dengan hasil PISA (Programe for International Student Assesment). Tujuan pendidikan kita sangat luar biasa, begitu luhur, sedangkan PISA hanya mengukur tiga aspek yaitu literasi, numarasi dan sains,” kata Syaiful Huda di Kampus UPI, Kota Bandung, Selasa (17/12/2019).

Huda menegaskan, standar nasional pendidikan dasar harus menjadi prioritas utama bagi Kemendikbud. Terkai kebijakan penggantian Ujian Nasional, ia mengaku setuju untuk diterapkan tetapi dengan beberapa syarat yang harus dilaksanakan.

Wakasek di Garut Meninggal Gara-gara Isi E-Rapor, Ketua Komisi X DPR RI : E-Rapor Harus Dievaluasi

“Kalau saya setuju, tapi dengan catatan. Kami lepas tapi kami masih pegang buntutnya. Kepada Mas Nadiem, UN boleh diganti tetapi dengan syarat sarana dan prasarana pendidikan kita harus diselesaikan. Saat ini kurang lebih ada 900 ribu unit sarana dan prasarana pendidikan kita yang tidak layak, dan dalam posisi rusak berat dan rusak ringan,” kata Huda.

Maka dari itu, ia mendesak Nadiem Makarim untuk melakukan survei nasional seluruh sarana prasarana pada tahun 2020. Desakan survei itu menurutnya telah disepakati oleh Kemendikbud dengan anggaran sebesar Rp 350 miliar.

“Karena anak didik kita saat ini terancam gedung yang roboh. Sedangkan alokasi anggaran hanya bisa mengcover 20 ribu unit (sarana prasarana), padahal yang terancam ada 900 ribu unit bangunan,” kata Huda.

Selain itu, lanjut dia, soal kompetensi serta kualitas guru. Terkait penggantian UN kuncinya adalah potensi dan kualitas guru. Masalahnya, potensi dan kualitas guru di seluruh pelosok tanah air saat ini dapat dipastikan belum memadai.

Ini Rahasia I Made Wirawan, Tetap Tampil Prima di Usia 38 Tahun Bersama Persib Bandung

“Jawabannya belum, 70 persen guru kita belum memenuhi kualifikasi,” kata Huda.

Salah satu akar masalahnya, lanjut Huda, yakni penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang masih berada di bawah pemerintah daerah. Sedangkan di level pemerintahan ini masalah pendidikan kerap diganggu dengan berbagai kepentingan.

“Tahun 2020 kami usulkan semua diambil alih oleh pusat. Kalau tidak, saya membayangkan kepentingan politik kedinasan, kepentingan bupati dan wali kota tidak akan ada ujungnya sampai di akhir. Karena itu kami merekomendasikan guru sepenuhnya di-takeover oleh Kemendikbud di tahun 2021. Ini sebagai upaya agar UN itu terlaksana dengan bertumpu pada kompentensi dan kualtas guru,” kata Huda.

Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved