DPRD Jabar Setuju SMA/SMK di Jabar Bebas SPP, Setiap Siswa Bisa Dapat Rp 1,9 Juta

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhammad Syarif Abdussalam dan Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPRD Provinsi Jawa Barat akhirnya menyetujui usulan Pemerintah Provinsi untuk meniadakan iuran bulanan peserta didik (IBPD) atau yang selama ini dikenal dengan sebutan sumbangan pembinaan dan pendidikan (SPP) tingkat sekolah menengah atas di Jabar.

Untuk mengganti semua biaya yang selama ini ditutup IDPD, jumlah siswa di setiap sekolah akan dihitung.

Rencananya, setiap siswa akan mendapat anggaran Rp 1,4 juta atau Rp 1,9 juta per tahun.

Ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (28/11), Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, mengatakan, rancangan anggaran dan belanja daerah (RAPBD) sudah diketok palu oleh DPRD.

"Jadi, tinggal dievaluasi oleh Kemendagri. Salah satu highlight terbesar, bisa dimulainya SPP kalau istilah dulu, sekarang namanya iuran bulanan peserta didik untuk SMA dan SMK negeri," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (28/11/2019).

• Persib Bandung Perpanjang Rekor Tak Pernah Menang dari Bali United, Buang Kesempatan ke 5 Besar

Ridwan Kamil mengatakan, pembebasan IBPD untuk sekolah setingkat SMA di Jabar ini akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2020-2021, atau Juli tahun depan.

Bantuan untuk siswa ini, kata Ridwan Kamil, tidak hanya berlaku untuk SMA atau SMK negeri, tapi juga untuk siswa yang tidak lolos penerimaan peserta didik baru (PPDB).

“Untuk siswa tidak mampu dan tidak lolos PPDB, ada bantuan juga di sekolah swasta. Untuk MA bantuannya sama, tapi disalurkan lewat Kemenag,” kata Ridwan Kamil.

Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Dewi Sartika, mengatakan, pembebasan iuran bulanan untuk para pelajar di 835 SMA/SMK/SLB negeri ini adalah terobosan Pemprov Jabar dalam meningkatkan kesempatan belajar masyarakat.