Pemprov Jabar Pertimbangkan Opsi Tidak Tetapkan UMK 2020, Ini Penjelasan Ridwan Kamil

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan Pemprov Jabar mempertimbangkan opsi tidak menetapkan UMK 2020

Pemprov Jabar Pertimbangkan Opsi Tidak Tetapkan UMK 2020, Ini Penjelasan Ridwan Kamil
Tribunjabar/Syarif Abdussalam
Gubernur Jawa Barat yang juga Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Citarum Harum, Ridwan Kamil, saat membuka Lokakarya Dua Tahun Program Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum di Hotel Mason Pine, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (9/10/19). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mempertimbangkan opsi untuk tidak menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK 2020 untuk menjaga kondusifitas dunia usaha.

Opsi tidak menetapkan UMK 2020 tersebut masih dikaji dan akan diputuskan beberapa hari lagi.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan pihaknya harus mempertimbangkan kondisi pelemahan ekonomi saat ini yang kemungkinan berlanjut pada 2020 dan diprediksi akan lebih berat.

Terlebih pihaknya sudah menerima surat dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang memberikan informasi terkait kondisi dunia usaha.

“Jadi sedang kami pertimbangkan plus minusnya. Saya sudah terima surat dari Apindo yang intinya kemungkinan besar ekonomi lagi berat kan. Jadi penetapan UMK sangat berpengaruh terhadap sektor padat karya, jadi saya pertimbangkan,” katanya di Bandung, Rabu (20/11/2019).

Ridwan Kamil mengakui keputusan soal upah ini tiap tahun selalu menimbulkan dinamika sosial yang menurutnya tidak mudah. Namun sebagai pemimpi, dirinya harus mengambil keputusan.

Daftar Kenaikan UMK 2020 Kabupaten Kota di Jawa Barat, Garut Terendah, Cianjur Naik Kisaran Rp 198

Apindo Kota Cirebon Pastikan Perusahaan Setujui Kenaikan UMK 2020

“Opsinya antara menetapkan UMK atau tidak. Kalau tidak menetapkan, maka buruh diminta menyelesaikan kenaikannya. Jadi tetap naik, upah naik tapi disesuaikan oleh kemampuan pabrik masing-masing. Kalau besarannya dikunci lewat UMK, maka akan ada perusahaan yang pasti gulung tikar karena oleh pengadilan dianggap pidana,” kata Ridwan Kamil.

Menurutnya, opsi untuk tidak menetapkan UMK juga dilandasi payung hukumdari Kementerian Tenaga Kerja yang memberi dua klausal, pertama wajib metetapkan UMP (upah minimum provinsi) tapi dapat tetapkan UMK.

“Kata dapat ini artinya diserahkan pada situasi masing-masing. UMK selalu rutin, itu dinamika tahunan, nanti kita hitung saja,” ujar Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil menilai khusus Jawa Barat saat ini sudah terjadi disparitas upah buruh antardaerah yang membelit keputusan terkait penyesuaian upah setiap tahun.

Pihaknya menunjuk penyebabnya adalah aturan lama di tingkat pusat yang tidak seragam.

“Sekarang ada formula dapat tetapkan UMK itu, itu enak tapi kan itu baru berapa tahun terakhir. Tahun sebelumnya bisa ada yang naik 10%, 15%. Itu yang membuat disparitas semakin tinggi. Jadi, solusi pertama kita gunakan formula nasional minimal membuat angka itu bisa diprediksi tidak sporadis,” katanya.

Pihaknya dalam jangka menengah ingin membuktikan buruh bisa sejahtera tanpa menaikan upah. Contohnya dengan mewajibkan pabrik membuat rumah atau hunian dekat pabrik. 

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved