Ini 3 Calon Direktur RSUD Al Ihsan, Pelantikan Tunggu Keputusan Gubernur Jabar Ridwan Kamil

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Berli Hamdani Gelung Sakti, mengatakan bahwa proses open bidding Direktur RSUD Al Ihsan sudah selesai dan

Ini 3 Calon Direktur RSUD Al Ihsan, Pelantikan Tunggu Keputusan Gubernur Jabar Ridwan Kamil
Instagram @rsudalihsan
IGD RSUD Al Ihsan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Berli Hamdani Gelung Sakti, mengatakan bahwa proses open bidding Direktur RSUD Al Ihsan sudah selesai dan tinggal menunggu keputusan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

"Open bidding sudah selesai sampai wawancara tiga besar, hanya tinggal menunggu keputusan Pak Gubernur. Saya selaku Ketua Tim Panitia Seleksi, hanya diberi tugas untuk menyampaikan tiga besar saja, sudah saya samapaikan di website," ungkapnya tadi siang.

Hape Anda Basah Karena Kehujanan? Ini Tips dan Trik untuk Mengatasinya Biar Hape Anda Nyala lagi

Ketiga calon Direktur RSUD Al Ihsan tersebut di antaranya adalah,

1. Konsorsium Rumah Sakit Pertamina Pertamedika, dr Kamalia Faisal. 
2. Plt Direktur Rumah Sakit Paru Sidawangi, dr Lucya Agung Susilawati.
3. Mantan Direktur di rumah sakit di Bogor, dr Dewi Basmalah.

"Semua berasal dari latar belakang daerah yang berbeda, yang pertama pegawai BUMN, kedua PNS dan yang ketiga ada dari swasta," ujarnya.

Berli menuturkan, sebelumnya pelantikan Direktur RSUD Al Ihsan sudah dijadwalkan di hari Senin (4/11/2019).

Namun tiba-tiba dibatalkan dengan alasan yang belum diketahuinya. Dirinya berharap pelantikan direktur definitif ini segera dilakukan oleh gubernur.

Kadinkes Jabar Sebut Masalah di RS Al Ihsan Ibarat Kanker, Sudah Kronis Beranak Pinak

"Ini tugas berat buat direktur definitif nanti, karena menjalankan sebuah organisasi sebesar RSUD Al Ihsan ini memang perlu ekstra segalanya. Tidak hanya ilmu dan waktu. Strategi harus disiapkan," katanya.

Sementara, untuk masalah penggajian yang dikeluhkan para karyawan RSUD Al Ihsan, menurutnya, Badan Layanan Umum Daerah (BULD) ini sebenarnya diatur melalui Peraturan Gubernur, yang mengatur tentang remunerasi dan sesuai dengan aturan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2018 tentang BULD.

"Di mana yang diberikan kepada teman-teman (karyawan) ini bukan gaji tapi tunjangan kinerja. Jadi semakin baik mereka melakukan tugasnya tentunya pendapatnya akan maksimal sesuai standar tunjangan yang berlaku. Perubahan status kepegawaian juga ada disitu jadi akan dibagi dua PNS dan P3K," katanya.

Karyawan RSUD Al Ihsan Mengancam Akan Gelar Aksi ke Gedung Sate Jika Tuntutan Tidak Digubris

Penulis: Mumu Mujahidin
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved