Tahun Ini Anggaran Alat Tulis Kantor DKI Rp 349 Miliar, Tahun 2020 Melonjak Jadi Rp 1,6 Triliun

TRIBUNJABAR.ID - Hebohnya dana anggaran Disdik DKI seperti pembelian bolpoin dan lem aibon yang capai miliaran rupiah ini  rupanya sudah ditanggapi oleh Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta.

Anies Baswedan tampak sangat murka begitu melihat daftar anggaran yang harganya dinilai tidak masuk akal.

Anies Baswedan sudah menggelar rapat terkait penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang akan ditetapkan sebagai APBD 2020, pada Rabu, 23 Oktober 2019.

Sebelum video diunggah, perbincangan soal anggaran Disdik DKI capai miliaran itu pertama kali ramai dihembuskan melalui media sosial.

• Ramai Anggaran Pengadaan Bolpoin Rp 123 Miliar dan Lem Aibon Rp 82 Miliar, Ini Penjelasan Disdik DKI

• Selain Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar di APBD DKI, Ini Temuan Lain yang Mencengangkan

Salah satu anggota DPRD DKI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana mengunggah temuan ganjil tersebut ke akun Instagramnya @willsarana.

Fraksi PSI DKI Jakarta ini menemukan anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pembelian bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Ia pun mempertanyakan, tidak transparannya Pemrov DKI Jakarta terhadap publik dengan dana-dana kegiatan yang fantastis.

Hal tersebut karena website apbd.jakarta.go.id kini tidak dapat diakses oleh publik untuk mencari anggaran tahun 2020.

Bahkan, William menyinggung agar DPRD ini jangan jadi tukang stempel Gubernur.

“Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur,” ujar William.

Di lain pihak, ada yang menyebut temuan itu adalah disinformasi belaka.

Hal tersebut karena Anies Baswedan sendiri murka melihat anggaran yang tidak wajar.

Hal itu terlihat ketika Anies Baswedan memberikan arahan dalam rangka Pembahasan Rancangan KUA-PPAS dan RAPBD 2020, Rabu (23/10/2019).

Anies Baswedan jeli menyoroti satu per satu anggaran yang dituliskan khususnya terkait Alat Tulis Kantor (ATK).

Bahkan, anggaran ATK dari tahun 2019 ke 2020 mengalami peningkatan yang cukup drastis.