Jokowi Tunjuk Prabowo Jadi Menhan, Pengamat Politik Asal AS Kecewa dan Ungkap Masalah HAM
Pengamat politik dari Amerika Serikat, Brian Harding, mengritik keputusan Presiden Jokowi menunjuk rivalnya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto, menjadi
TRIBUNJABAR.ID - Pengamat politik dari Amerika Serikat, Brian Harding, mengritik keputusan Presiden Jokowi menunjuk rivalnya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto, menjadi Menteri Pertahanan.
Wakil Direktur Center for Strategic and International Studies, Washington, Amerika Serikat tersebut, mengatakan kecewa karena Prabowo dianggap memiliki catatan buruk dalam hal Hak Asasi Manusia (HAM).
Hal itu ia ungkapkan dalam video wawancara yang diunggah kanal Youtube VOA Indonesia, Rabu (23/10/2019).
"Sedikit mengecewakan melihat Prabowo kembali memiliki kekuatan di pemerintahan," jelas Brian.
Brian mengatakan, langkah Jokowi merangkul Prabowo dan pensiunan jendral-jendral militer, menggambarkan kekhawatiran Jokowi akan keselamatan dirinya.
"Menggandeng Prabowo, badan-badan keamanan, dan pensiunan jendral-jendral militer, mencerminkan bahwa Jokowi Khawatir akan keamanan dirinya sendiri yang selalu dalam ancaman," tambah Brian.
• Tak Dapat Jatah Menteri, Partai Hanura Kecewa dan Merasa Punya Jasa untuk Jokowi-Maruf
"Sangat luar biasa, setelah lima tahun berkuasa, Jokowi masih belum bisa tenang berada dalam kandang singa di Jakarta," ujarnya.
Pendapat yang sama disampaikan oleh Zachary Abuza, Professor di National War College, di Washington, DC.
Zachary menyatakan saat ini Jokowi sedang menghadapi banyak tantangan.
"Dia (Jokowi) sedang menghadapi banyak masalah yang datang dari segala arah," kata Zachary.
"Dia tidak mengira dirinya akan diprotes besar-besaran oleh kelompok pendukungnya sendiri," sambungnya.

Kebijakan Jokowi memasukkan Prabowo dalam Kabinet Indonesia Maju dianggap naif oleh Zachary.
Latar belakang Prabowo membuat Zachary khawatir terhadap wacana melibatkan militer dalam memberantas terorisme di Indonesia.
Menurutnya militer tidak begitu berperan penting dalam strategi pemberantasan terorisme di Indonesia.
"Suksesnya kontra-terorisme di Indonesia adalah hasil kerja keras kepolisian dan badan intelijen, yang dikuasai sipil bukan militer," ungkap pria yang merupakan ahli dalam studi terorisme di wilayah Asia Tenggara.