Menteri Jokowi Maruf Amin

Prabowo Jadi Menteri Jokowi, Pengamat Blak-blakan Sebut Itu Transaksi Politik, Bukan Sikap Negarawan

Masuknya Prabowo Subianto ke Kabinet Indonesia Maju Jokowi - Maruf Amin tentu saja jadi perbincangan.

Penulis: Yongky Yulius | Editor: Hilda Rubiah
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai mengadakan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu di Indonesia diantaranya pemindahan ibu kota, isu ekonomi hingga pertahanan negara. 

Prabowo Jadi menteri Jokowi, pengamat blak-blakan sebut Itu transaksi politik, bukan sikap negarawan

TRIBUNJABAR.ID - Masuknya Prabowo Subianto ke Kabinet Indonesia Maju Jokowi - Maruf Amin tentu saja jadi perbincangan.

Ketua Umum Gerindra yang pernah jadi Capres 2019 itu didapuk jadi Menteri Pertahanan.

Akhirnya, tak sedikit yang menyebut sosok Jokowi dan Prabowo sebagai negarawan.

Pasalnya, Jokowi mau mengajak rivalnya di Pilpres 2019 masuk ke dalam kabinetnya.

Sebaliknya, Prabowo juga mau masuk ke Kabinet Indonesia Maju.

Kendati demikian, Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya tak sependapat dengan istilah negarawan tersebut.

Ia mengatakan, Jokowi yang memberikan jabatan kepada lawan politiknya, dan Prabowo yang mengalah menjadi menteri, bukanlah sebuah sikap kenegarawanan.

Yunarto kemudian mengingatkan kembali momen Pilpres 2019 di mana hasil quick count kala itu disikapi berbeda oleh dua kubu.

Prabowo Dapat Doa Khusus dari Pimpinan PKS, Balas dengan Kalimat Menyentuh Hati, Bahas Pertemanan 

"Kalau bicara negarawan adalah orang yang ketika kalah walaupun menyakitkan melihat quick count sebagai hasil ilmiah, dia akui, dia ucapkan selamat, tanpa menimbulkan pertentangan," ujarnya, dikutip TribunJabar.id dari tayangan di kanal YouTube Mata Najwa, Kamis (24/10/2019).

Lebih lanjut, Yunarto juga mencontohkan sikap kenegarawanan dalam sebuah Pilkada.

Ia mengatakan, saat salah satu kandidat kalah dalam Pilkada, kandidat itu bisa disebut negarawan jika menolah tawaran dari pihak tak bertanggung jawab yang menunggangi momen tersebut.

"Ketika kemudian dia maju dalam sebuah Pilkada, dan dia tahu ada ormas dan pihak yang menunggangi dengan cara memecah belah termasuk SARA, dia akan menolak, itu negarawan," ujarnya.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo keluar dari dalam kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019) sore. Sesuai rencana, Presiden Joko Widodo memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik mulai hari ini usai Jokowi dilantik pada Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan periode 2019-2024 bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo keluar dari dalam kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019) sore. Sesuai rencana, Presiden Joko Widodo memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik mulai hari ini usai Jokowi dilantik pada Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan periode 2019-2024 bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (TRIBUNNEWS / IRWAN RISMAWAN)

Yunarto menekankan, saat ada orang mendapatkan jabatan, dan kemudian menerimanya, itu disebut sebagai transaksi politik.

Jadi, lanjutnya, momen saat Prabowo jadi menteri Jokowi adalah peristiwa politik biasa.

Peristiwa politik itu tak bisa menjelaskan bahwa Jokowi atau Prabowo terbukti seorang negarawan.

Yunarto mengatakan, yang bisa dilakukan untuk menunjukkan kenegarawanan mereka berdua adalah ketika posisi keduanya tak berubah.

Jokowi harus menunjukkan dirinya atasan dari Prabowo.

Edhy Prabowo Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Serikat Nelayan Tradisional Harapkan 3 Poin Ini

Memang, lanjutnya, hal tersebut adalah hal yang tak mudah.

Pasalnya, pertarungan Pilpres 2019 adalah pertarungan kandidat yang visi misinya berbeda.

"Itu tidak mudah menerjemahkan ketika Jokowi mengatakan, tidak boleh ada menteri yang visi misinya berbeda. Prabowo harus menujukkan dia loyal sebagai bawahan. Kalau itu dilakukan, kita bisa bicara, mereka telah naik dari sekadar transaksi politik," ujar Yunarto Wijaya.

Inilah nama-nama menteri di Kabinet Indonesia Maju Jokowi:

1. Mahfud MD - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

2. Airlangga Hartato - Menteri Koordinator Perekonomian

3. Muhadjir Effendy - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

4. Luhut Binsar - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi

5. Prabowo Subianto - Menteri Pertahanan

6. Pratikno - Menteri Sekretaris Negara

7. Tito Karnavian - Menteri Dalam Negeri

Tak Jadi Menteri, AHY Akhirnya Buka Suara, Beri Pesan Begini untuk Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju

8. Retno LP Marsudi - Menteri Luar Negeri

9. Jenderal (purn) Fachrul Razi - Menteri Agama

10. Yasonna H Laoly - Menteri Hukum dan HAM

11. Sri Mulyani - Menteri Keuangan

12. Nadiem Makarim - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

13. dr Terawan - Menteri Kesehatan

14. Juliari P Batubara - Menteri Sosial

Prabowo pakai baju putih temui Jokowi di Istana negara.
Prabowo pakai baju putih temui Jokowi di Istana negara. (Kompas.com)

15. Ida Fauziah - Menteri Tenaga Kerja

16. Agus Gumiwang K - Menteri Perindustrian

17. Agus Suparmanto - Menteri Perdagangan

18. Arifin Tasrif - Menteri ESDM

19. Basuki Hadimuljono - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

20. Budi Karya Sumadi - Menteri Perhubungan

21. Jhonny G Plate - Menteri Komunikasi dan Informatika

22. Syahrul Yasin Limpo - Menteri Pertanian

23. Siti Nurbaya Bakar - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

24. Edhy Prabowo - Menteri Kelautan dan Perikanan

Sosok yang Dampingi Prabowo Saat Dilantik Jadi Menteri Jokowi, Bukan Istri, Ini Profilnya

25. Abdul Halim Iskandar - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

26. Sofyan Djalil - Menteri Agraria dan Tata Ruang

27. Suharso Monoarfa - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas)

28. Tjahjo Kumolo - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

29. Erick Thohir - Menteri BUMN

30. Teten Masduki - Menteri Koperasi dan UKM

31. Wishnutama - Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif

32. I Gusti Ayu Bintang Darmavati - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

32. Bambang Brojonegoro - Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi

33. Zainudin Amali - Menteri Pemuda dan Olahraga

34. Moeldoko- Kepala Staf Kepresidenan Indonesia

35. Pramono Anung - Sekretaris Kabinet

36. Bahlil Dahalia - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

37. ST Burhanuddin - Jaksa Agung

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved