Menteri Jokowi Maruf Amin

Prabowo Jadi Menteri Jokowi, Pengamat Blak-blakan Sebut Itu Transaksi Politik, Bukan Sikap Negarawan

Masuknya Prabowo Subianto ke Kabinet Indonesia Maju Jokowi - Maruf Amin tentu saja jadi perbincangan.

Penulis: Yongky Yulius | Editor: Hilda Rubiah
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai mengadakan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu di Indonesia diantaranya pemindahan ibu kota, isu ekonomi hingga pertahanan negara. 

Prabowo Jadi menteri Jokowi, pengamat blak-blakan sebut Itu transaksi politik, bukan sikap negarawan

TRIBUNJABAR.ID - Masuknya Prabowo Subianto ke Kabinet Indonesia Maju Jokowi - Maruf Amin tentu saja jadi perbincangan.

Ketua Umum Gerindra yang pernah jadi Capres 2019 itu didapuk jadi Menteri Pertahanan.

Akhirnya, tak sedikit yang menyebut sosok Jokowi dan Prabowo sebagai negarawan.

Pasalnya, Jokowi mau mengajak rivalnya di Pilpres 2019 masuk ke dalam kabinetnya.

Sebaliknya, Prabowo juga mau masuk ke Kabinet Indonesia Maju.

Kendati demikian, Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya tak sependapat dengan istilah negarawan tersebut.

Ia mengatakan, Jokowi yang memberikan jabatan kepada lawan politiknya, dan Prabowo yang mengalah menjadi menteri, bukanlah sebuah sikap kenegarawanan.

Yunarto kemudian mengingatkan kembali momen Pilpres 2019 di mana hasil quick count kala itu disikapi berbeda oleh dua kubu.

Prabowo Dapat Doa Khusus dari Pimpinan PKS, Balas dengan Kalimat Menyentuh Hati, Bahas Pertemanan 

"Kalau bicara negarawan adalah orang yang ketika kalah walaupun menyakitkan melihat quick count sebagai hasil ilmiah, dia akui, dia ucapkan selamat, tanpa menimbulkan pertentangan," ujarnya, dikutip TribunJabar.id dari tayangan di kanal YouTube Mata Najwa, Kamis (24/10/2019).

Lebih lanjut, Yunarto juga mencontohkan sikap kenegarawanan dalam sebuah Pilkada.

Ia mengatakan, saat salah satu kandidat kalah dalam Pilkada, kandidat itu bisa disebut negarawan jika menolah tawaran dari pihak tak bertanggung jawab yang menunggangi momen tersebut.

"Ketika kemudian dia maju dalam sebuah Pilkada, dan dia tahu ada ormas dan pihak yang menunggangi dengan cara memecah belah termasuk SARA, dia akan menolak, itu negarawan," ujarnya.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo keluar dari dalam kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019) sore. Sesuai rencana, Presiden Joko Widodo memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik mulai hari ini usai Jokowi dilantik pada Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan periode 2019-2024 bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo keluar dari dalam kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019) sore. Sesuai rencana, Presiden Joko Widodo memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik mulai hari ini usai Jokowi dilantik pada Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan periode 2019-2024 bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (TRIBUNNEWS / IRWAN RISMAWAN)

Yunarto menekankan, saat ada orang mendapatkan jabatan, dan kemudian menerimanya, itu disebut sebagai transaksi politik.

Jadi, lanjutnya, momen saat Prabowo jadi menteri Jokowi adalah peristiwa politik biasa.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved