Para Bos Garmen asal Korea Selatan Mengeluh ke Ridwan Kamil, Upah Buruh Naik Terus

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Para pengusaha garmen asal Korea Selatan mulai resah dengan kondisi produksi garmen di Jawa Barat yang semakin memberatkan, terutama mengenai peningkatan upah karyawan yang melesat sampai lebih dari tiga kali lipat selama tujuh tahun terakhir.

Keresahan tersebut disampaikan Ketua Asosiasi Perusahaan Garmen Korea Selatan di Indonesia, Ahn Chang Sub, kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam kegiatan CEO and Ambassador Breakfast Meeting di Hotel Hilton, Kota Bandung, Kamis (24/10/2019).

Ahn yang juga perwakilan Kamar Dagang Korea Selatan ini mengatakan jumlah industri garmen yang dikelola Korea Selatan di Jawa Barat ini mencapau 250 perusahaan dengan 350 ribu karyawan. Perusahaan asal Korea Selatan ini memulai industrinya di Jabar dan mencapai puncaknya pada 2012.

Pada 2012, katanya, upah karyawannya baru sebesar Rp 1,2 juta per bulan. Namun kini, katanya, upah tersebut naik lebih dari 3 kali lipat, menjadi di atas Rp 4 juta per bulan. Hal ini, katanya, tentulah sangat memberatkan perusahaan.

Opsi memindahkan pabrik garmen ke Kecamatan Majalengka atau Jawa Tengah yang memiliki upah minimum lebih rendah daripada kawasan barat Jabar, katanya, juga bukan solusi yang dapat menjawab permasalahan tersebut.

• Tak Hanya Media Nasional, Media Internasional Pun Soroti Nadiem Makarim sebagai Mendikbud

"Upah di daerah lain separuh dari upah di Jabar. Solusi pindah ke Jawa Tengah yang upahnya murah, tapi skill worker di sana kurang. Karyawan yang sekarang tidak mau pindah juga kalau ke Majalengka," kata Ahn dalam kesempatan tersebut.

Ahn mengatakan kemampuan dan produktivitas karyawan di Jawa Barat, khususnya yang sekarang menjadi kawasan industri, nyaris tidak dapat ditemukan di daerah lain. Karenanya, pindah pabrik dinilai bukan solusi tepat. Namun, katanya, pemerintah harus memperhatikan kesulitan perusahaan dalam menggaji karyawannya dalam jumlah yang terus meroket.

Ahn mengatakan pihaknya sudah mengikuti rapat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat tentang upah buruh untuk 2020 dan kondisi industri garmen saat ini. Pihaknya meminta upah ditetapkan dengan angka yang kompetitif dengan negara atau provinsi lain.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan telah menerima masukan para pengusaha garmen tersebut. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah membangun apartemen di dekat pabrik sehingga karyawan bisa tinggal dekat tanpa harus mencari tempat bermukim dan beradaptasi lagi.

"Makanya solusi Jabar yaitu membikin cluster capital intensif, yang mahal teknologinya. Jadi Karawang enggak cocok buat tekstil. (Tekstil dan garmen) nanti upahnya di zona paling bawah, nanti kita geser. Memang selalu ada pergeseran," katanya.

Ridwan Kamil mengatakan pemerintah menengahi pengusaha dan pekerja supaya mendapat kesepakatan terbaik mengenai upah. Dengan demikian, nilai investasi di Jabar di bidang manufaktur pun tidak akan berkurang.

• 383 Calon Kepala Desa Bakal Bertarung di 141 Desa di Majalengka pada Pilkades Serentak 2019

Dalam kesempatan ini juga, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan CEO and Ambassador Breakfast Meeting di Hotel Horison, Kota Bandung, Kamis (24/10/19). Hal ini untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya dengan para investor.

Acara tersebut menjadi bukti bahwa Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum terus mengakselerasi investasi melalui penerapan proactive government.

Dalam West Java Investment Summit 2019, ada 26 penandatangan kesepahaman (MoU) antara pihak-pihak yang akan melakukan pembangunan di Jabar dengan nilai investasi Rp 53,8 triliun.