Dinilai Komunikasinya Buruk dengan Anggota Dewan, Begini Jawaban Ridwan Kamil

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menganggap komunikasinya dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sudah cukup baik dan berjanji akan terus meningkatkannya.

Pernyataan tersebut menanggapi pernyataan sejumlah anggota dewan yang menganggap komunikasi gubernur dengan anggota dewan selama ini kurang baik.

"Saya kira saya sudah banyak pertemuan-pertemuan dengan pimpinan partai, dengan anggota dewan, yang sifatnya informal. Jadi kalau dikatakan begitu, saya kira tidak sepenuhnya benar," kata gubernur yang akrab disapa Emil ini di Gedung Pakuan, Senin (21/10/2019).

Emil mengatakan akan menjadikan ungkapan beberapa anggota dewan mengenai komunikasi yang dianggap kurang baik ini menjadi kritikan bagi dirinya sendiri. Hal ini akan menjadi masukan sehingga Emil dan Pemprov Jabar dapat terus meningkatkan dan melancarkan komunikasi dengan para anggota dewan.

"Intensitas yang berbeda, saya merasa cukup dengan lima kali pertemuan, mungkin ekspektasinya harus sepuluh kali. Jadi masalah volumenya saja. Kalau disebut buruk kan itu artinya sama sekali tidak melakukan. Saya kira saya tidak buruk," katanya.

• Video Viral, Aksi Murid Bunuh Diri Digagalkan Guru, Hal Heroiknya Tak Terduga hingga Berujung Haru

Emil mencontohkan, ia bahkan sudah menjalin komunikasi baik dengan sejumlah ketua partai di Jabar yang kini duduk di DPR RI, di antaranya Ketua DPW PKS Jabar Ahmad Syaikhu dan Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda.

"Dengan Pak Taufik (Ketua DPRD Provinsi Jabar) sudah. Sebutkan semua nama ketua, selama dua bulan terakhir itu yang dilakukan," katanya.

Emil mengatakan mengenai hak interpelasi yang rencananya akan digunakan sejumlah anggota DPRD Jabar, untuk bertanya kepada dirinya, hal tersebut adalah hak dewan dan dirinya akan menjawabnya. Emil sendiri tidak menganggap interpelasi adalah sesuatu yang negatif.

"Saya kan enggak bisa menghalangi. Jadi itu mah hak ya. Jadi ada ingin bertanya, ya pasti saya jawab. Bertanya itu bisa sambil makan siang, sambil rapat informal, bisa dalam bentuk interpelasi. Sebenarnya kuncinya ingin bertanya, yang ada jawabannya," katanya.

Selama ini, katanya, Emil mengatakan telah menyediakan ruang-ruang informal untuk menjawab hal apapun seputar roda pemerintahan. Pertemuan-pertemuan secara informal, katanya, sudah dilakukan selama ini dengan para anggota dewan.

• Geledah Gardu Induk PLN Tasikmalaya, Densus 88 Amankan Sejumlah Senjata Milik Terduga Teroris

"Kalau interpelasi kan ruang bertanya yang dibuat formal. Sekarang hanya bertanya, butuh jawaban, ya saya bisa berikan jawaban. itu sudah saya lakukan dua bulan terakhir termasuk tudingan-tudingan yang selama ini beredar," katanya.

Sebelumnya diberitakan, DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil serta Pemprov Jabar dapat berkomunikasi secara lebih baik lagi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat. Komunikasi antara lembaga eksekutif dan legislatif ini dinilai masih sangat di bawah harapan.

Hal tersebut dikemukakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Haru Suandharu. Anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sekaligus anggota Komisi I DPRD Jabar ini mengatakan Gubernur yang akrab disapa Emil ini belum menunjukkan niat untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan dewan.

"Sejak pertemuan dengan para pimpinan partai, sampai saat ini, belum ada perbaikan komunikasi dari Gubernur. Belum ada komunikasi dengan ketua-ketua fraksi dan lainnya," kata Haru di Bandung, Sabtu (19/10).

Haru mengatakan berharap komunikasi antar legislatif dan eksekutif ini dapat berjalan lancar tanpa sekat, sehingga Jabar dengan berbagai potensinya bisa meraih tujuan pembangunan yang diharapkan.

Isu hak interpelasi DPRD Jabar untuk Gubernur Jabar, katanya, jangan sampai dibiarkan menjadi bola liar akibat komunikasi yang kurang baik ini. Jangan sampai hanya beredar di media massa atau dijawab oleh rilis pemerintah, katanya, hal ini bisa diselesaikan andaikan terjadi komunikasi yang baik antara dewan dan pemerintah.

Ketua DPW PKS Jawa Barat yang juga Anggota DPR RI, Ahmad Syaikhu, mengatakan PKS akan mendukung pemerintah jika program-programnya bagus dan pro rakyat. Namun jika kinerja pemerintah dinilai tidak bagus, termasuk dari segi komunikasi, PKS akan secara tegas memberikan kritik.

"Tetapi ketika program dan kinerjanya tidak baik dilihat publik, bahkan oleh partai pengusungnya sendiri, kami akan jadi faktor pengkritisi juga. Kalau pendukungnya saja tidak merasakan kinerjanya baik, apalagi dari PKS. Kami akan melakukan kritisasi jalannya pemerintahan di Jabar," kata Syaikhu.

• Banyak Pohon Tumbang Akibat Angin Kencang, Jalur Pangalengan-Kertasari Pun Lumpuh

Syaikhu mengatakan siap memantau perkembangan atau perubahan yang lebih baik di Jabar. Jika hal itu tak kunjung terlaksana, katanya, para anggota dewan dari PKS ini bersiap terus mengkritik pemerintah.

"Kalau ada wacana upaya interpelasi, di dalammya akan ada PKS, selama kontennya sesuai. Tapi kalau kontennya ecek-ecek, kita tidak akan masuk, kalau tidak ada substansinya," katanya.

Kemudian terkait rapat pimpinan partai yang sempat dilakukan oleh 10 partai pengisi kursi DPRD provinsi Jawa Barat, Syaikhu mengatakan bahwa pada saat itu sepakat untuk mengkritisi eksektutif berkaitan pembangunan Jawa Barat jika terjadi masalah, serta berkaitan dengan komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dengan legislatif.

"Kalau yang dirasakan memang belum ada perubahan terkait komunikasi dan koordinasi dengan eksekutif, jadi kita harus segera melakukan evaluasi," ucapnya.