Pemprov Minta Sapuhi Jabar Sosialisasikan BIJB sebagai Home Base Haji dan Umrah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pada 2020, Bandara Internasional Jawa Barat ( BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka diproyeksikan untuk memberangkatkan perjalanan ibadah haji dan umrah khususnya bagi masyarakat Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah.

Untuk itu, Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia ( Sapuhi) Jabar yang menaungi perusahaan-perusahaan travel haji dan umrah untuk menyosialisasikan pemanfaatan BIJB.

"Sapuhi harus dorong dan sampaikan kepada anggota dan masyarakat karena tahun depan sudah diwajibkan berangkat umrah dari Kertajati," kata Uu saat beraudiensi dengan pengurus DPD Sapuhi Jabar di Gedung Sate Kota Bandung, Senin (14/10/2019).

• Bobotoh Ada yang Mau ke Bali? Ini Jadwal Penerbangan dari Bandara Kertajati

• Pascakebakaran di Area Bandara Kertajati, Kemenhub Imbau Penyelenggara Bandara Lebih Waspada

• Garuda Indonesia Ajukan Penerbangan Umrah dari Bandara Kertajati pada Oktober

Uu menambahkan bahwa BIJB adalah bandara terbesar kebanggaan masyarakat Jabar dan menjadi bandara selain Bandara Soekarno-Hatta yang diproyeksikan sebagai tempat pemberangkatan jamaah haji dan umrah ke Tanah Suci.

"Kertajati adalah tanggung jawab kita semua, bandara ini memang sudah direncanakan sebelumnya untuk umrah dan haji. Harapan kami, Sapuhi membantu kemanfaatan Kertajati," ujar Uu.

Adapun PemerintahProvinsi Jawa Barat saat ini terus menggenjot sarana penunjang ke BIJB termasuk dengan pembangunan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu).

Selain itu, landasan pacu BIJB juga akan diperluas sehingga bisa menampung pesawat berbadan lebar sesuai ketentuan dari maskapai penerbangan haji.

"Sekalipun sekarang masih ada kekurangan seperti akses ke bandara, tapi sedang kami upayakan secepatnya tuntas dan memenuhi persyaratan maskapai," kata Uu.

Uu pun mengatakan keberadaan perusahaan travel haji/umrah sangat penting dan dibutuhkan oleh pemerintah dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.