Susunan Kabinet Diakui Jokowi Sudah Rampung, KPK Tidak Dilibatkan untuk Mengetahui Rekam Jejak

Susunan kabinet jilid II Presiden Joko Widodo sudah rampung, namun dalam penyusunan itu Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tidak dilibatkan

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Susunan kabinet jilid II Presiden Joko Widodo yang nantinya akan menjalankan pemerintahan bersama Wakil Presiden Maruf Amin terngkap sudah selesai disusun alias sudah rampung.

Kini juga terungkap bahwa dalam penyusunan itu Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tidak dilibatkan, bedan dengan penyusunan kabinet sebelumnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo menyebut susunan kabinet jilid II saat ini sudah rampung.

Susunan kabinet akan diumumkan segera setelah ia dan Ma'ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan dapat berubah sampai hari pengumuman nanti.

Hal tersebut dikatakan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jumat (11/10/2019).

"Mungkin ada beberapa pertimbangan masih bisa," kata Jokowi.

• Susunan Kabinet Kerja II Sudah Rampung, Ini Tiga Nama Menteri yang Layak Dipertahankan Menurut PKS

• Bertemu SBY Lalu Prabowo, Seperti Apa Susunan Kabinet Jokowi yang Sudah Rampung, Ada AHY & Sandiaga?

• Ketika Prabowo Subianto Menyela Pembicaraan Surya Paloh: Gini, Gini, Sebelum Menjawab

Mengenai kabar KPK  tidak dilibatkan dalam penelusuran rekam jejak nama-nama calon menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan periode 2019-2024, terungkap saat sejumlah awak media menanyakan hal itu kepada Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Laode menyatakan, KPK berharap nama-nama yang dipilih presiden terpilih Joko Widodo untuk di kursi kabinet nanti merupakan sosok yang berintegritas.

"Kita tidak diikutkan tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela," kata Laode kepada wartawan seperti dilansir Kompas.com, Senin (14/10/2019).

Laode mengatakan, pemilihan nama menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Oleh karena itu, KPK tak memaksa agar dilibatkan dalam proses pemilihan nama menteri.

Laode pun meyakini bahwa Jokowi dapat memilih nama yang benar-benar cakap dan beintegritas untuk duduk di kursi menteri.

"Kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih Jokowi mengaku susunan kabinet jilid II saat ini sudah rampung.

Susunan kabinet akan diumumkan segera setelah ia dan Ma'ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

Kendati kabinet sudah selesai disusun, menurut Jokowi, tidak tertutup kemungkinan akan ada beberapa perubahan sampai hari pengumuman nanti.

"Mungkin ada beberapa pertimbangan masih bisa," kata dia.

Proses penyusunan kali ini agak berbeda dengan penyusunan kabinet periode sebelumnya.

Pada periode 2014-2019, KPK dilibatkan dalam penyusunan kabinet dengan menelusuri rekam jejak nama-nama calon menteri.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tak Dilibatkan Penyusunan Kabinet, KPK Harap Jokowi Pilih Menteri Berintegritas", https://nasional.kompas.com/read/2019/10/14/11582501/tak-dilibatkan-penyusunan-kabinet-kpk-harap-jokowi-pilih-menteri.
Penulis : Ardito Ramadhan
Editor : Krisiandi

PKS Sebut Tiga Sosok Ini Patut Dipertahankan sebagai Menteri

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai tiga Menteri Kabinet kerja I layak untuk dipertahankan Jokowi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menurut anggota DPR RI ini layak untuk kembali dipercayakan Jokowi untuk mengisi kursi yang sama di Kabinet Kerja II.

"Pak Basuki layak dipertahankan. Pekerja keras dan berpikir terbuka. Bisa bekerjasama dengan semua. Dan paling utama dia itu bersih," ujar mantan Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kepada Tribunnews.com, Minggu (13/10/2019).

Selain Menteri PUPR, dia menjelaskan, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga layak untuk dipertahankan Jokowi.

"Bu Sri Mulyani mampu mengawal kondisi perekonomian Indonesia di tengah banyak tantangan. Walau belum lebih baik tapi mampu menjaga kestabilan," jelas Mardani Ali Sera.

Terakhir nama Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti bisa kembali dipilih Jokowi untuk mengisi jabatan yang sama untuk lima tahun mendatang.

"Bu Susi Pudjiastuti dengan keberaniannya menjaga laut Indonesia. Banyak pekerjaan belum selesai. Dan layak dilanjutkan," katanya.

Namun ia tetap menyerahkan siapa menteri yang akan dipilih untuk mengisi Kabinet Kerja II kepada Jokowi.

"Untuk siapa yang layak, hak Pak Jokowi untuk menentukan. Tapi pesannya cari yang kommitmen dan kompeten," ucapnya.

Gerindra Merapat

Presiden Jokowi dan Prabowo membahas kemungkinan bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi partai politik pendukung pemerintahan.

Hal tersebut diakui Presiden Jokowi usai bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

"Juga berkaitan dengan masalah koalisi. Kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita," ujar Jokowi.

Meski demikian, Presiden mengakui, pembahasan Gerindra bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintah belumlah rampung.

"Tapi untuk urusan yang satu ini belum final," ujar Jokowi.

Jokowi tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang menyebabkan pembahasan tersebut belum rampung.

Prabowo sendiri yang turut hadir ketika Presiden Jokowi memberikan keterangan pers menegaskan, siap membantu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin apabila diperlukan.

"Saya sampaikan ke beliau, kalaupun kami diperlukan (di pemerintahan), kami siap membantu," ujar Prabowo.

"Kami akan memberikan gagasan optimis, kami yakin Indonesia bisa tumbuh, bisa bangkit cepat," jelasnya.

Prabowo menekankan bahwa Partai Gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara.

Meskipun berbeda pandangan politik dan pernah terlibat rivalitas pada pesta demokrasi, Prabowo meyakinkan bahwa hal itu bukanlah penghalang.

"Kami bertarung politik. Tapi begitu selesai, kepentingan nasional yang utama. Kita harus bersatu," lanjut Prabowo.

Susun Ulang Kabinet

Presiden Jokowi mengatur ulang kembali susunan Kabinet Kerja jilid ll, usai bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Mungkin ada beberapa pertimbangan, masih bisa (berubah usai bertemu SBY)," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Sementara terkait pengumuman susunan menteri yang baru, Jokowi menyebut akan disesuaikan dengan kondisi setelah pelantikan dirinya dengan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

"Mungkin bisa hari yang sama (saat pelantikan), mungkin sehari setelah pelantikan," paparnya.

Kemarin, Jokowi menerima SBY di Istana Merdeka dan berdiskusi secara empat mata di ruangan Jepara sekitar satu jam.

Menurut Jokowi, pertemuan dengan SBY turut membicarakan rencana masuknya Demokrat ke dalam partai koalisi pemerintah.

"Kami bicara itu (gabungnya Demokrat) tapi belum sampai sebuah keputusan," ujar Jokowi sembari meminta bertanya langsung ke SBY rencana Demokrat bergabung ke partai koalisi pemerintah.

Namun, ketika ditanya soal kemungkinan menteri Kabinet Kerja jilid ll akan diisi oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau kader Demokrat lain, Jokowi menyebut pembicaraan belum sampai tahap mengusulkan nama.

"Enggak sampai ke sana (mengusulkan nama), belum sampai ke sana," ucap Jokowi. (*)