Kepala Diskominfo Jabar Blak-blakan Soal Desa Digital Ponsel Rp 60 Miliar, Belum Pulsa Bulanan

TRIBUNJABAR.ID- Pemerintah Provinsi Jawa Barat ( Pemprov Jabar ), secara bertahap, terus membagikan puluhan ribu ponsel pintar untuk para ketua RW se-Jabar.

Pembagian telepon pintar ini dalam rangka mempercepat terwujudnya desa digital, yang digagas Pemprov Jabar melalui program Jabar Digital Province.

Melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Pemprov Jabar juga menyiapkan aplikasi khusus yang dinamai "Sapa Warga".

Kepada jurnalis Tribun Jabar Cipta Permana, Kepala Diskominfo Jabar Setiaji SE MSi mengatakan, untuk membeli puluhan ribu ponsel pintar ini, Pemprov menggelontorkan dana puluhan miliar rupiah.

Benarkah pembelian puluhan ribu ponsel pintar ini sudah dikaji secara mendalam? Bagaimana pula mekanisme pertanggungjawabannya? Berikut petikan wawancaranya.

• Liga Champions, Liverpool vs Salzburg, Hujan 7 Gol Terjadi di Stadion Anfield

• Sudah Dirilis di Indonesia, Ini Harga dan Spesifikasi Ponsel Pintar Huawei P30 Series

KAPAN bagi-bagi telepon pintar ini dicanangkan?

Program pembagian telepon pintar dengan aplikasi Sapa Warga yang terinstal di dalamnya sudah dicanangkan tahun lalu dan sudah masuk ke anggaran 2019.

Jadi, saat ini kami di Dinas Kominfo berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Desa Pemprov Jabar telah membagikan lebih dari 23 ribu dari total 53 ribu telepon pintar kepada kabupaten/kota yang memiliki desa/kelurahan.

Alokasi anggarannya diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Desa dan dimasukkan ke bantuan keuangan di tiap desa/kelurahan sehingga pengurus desa/kelurahan yang akan membelanjakan telepon pintar tadi dengan jumlah desa/RW masing-masing.

Apakah telepon pintar ini selanjutnya menjadi hak milik pribadi atau aset inventaris RW?

Karena anggaran telepon pintar dibelanjakan dengan tujuan tidak hanya membantu komunikasi di wilayah mereka, tapi juga komunikasi antara pemerintah daerah dengan kewilayahan kabupaten/kota.

Maka, ini bukan hak milik pribadi melainkan aset yang dikelola oleh ketua RW atau desa yang akan diberi turun-temurun seiring bergantinya masa jabatan kepengurusan.

• Inilah Sosok Suami Puan Maharani, Seorang Pebisnis yang Geluti Bidang Gas hingga Properti Mewah

• H-2 Persib Bandung Hadapi Madura United, Supardi Enggan Remehkan Kondisi Tuan Rumah

Apa kelebihan fitur di aplikasi Sapa Warga yang terinstal di telepon pintar ketua RW ini?

Aplikasi Sapa Warga ini memiliki tiga fitur. Pertama, fitur informasi, untuk memberikan beragam informasi pemberitaan harian, baik dari Tribun Jabar, misalnya, informasi bersifat imbauan kegiatan, emergensi seperti bencana alam, nomor darurat, harga pangan, dan sebagainya, yang langsung masuk ke telepon pintar mereka.

Kedua, fitur aspirasi warga. Melalui fitur ini warga dapat menyampaikan ide dan gagasan dalam rangka membangun pemerintah dan lingkungan sekitarnya. Warga juga bisa menyampaikan keluhan.

Hal itu terintegrasi dengan aplikasi lainnya yang ada di kabupaten/kota, salah satunya seperti "Lapor" dan "Jabar Quick Respons". Pemerintah Daerah dapat langsung melakukan survei ke 53 ribu ketua RW.

Ketiga, fitur pelayanan publik. Misalnya, warga yang ingin bayar pajak atau perizinan dapat mengetahui di fitur yang terintegrasi dengan aplikasi e-samsat ini.

Ke depan kami ingin menjajaki juga bagaimana komunikasi resmi dari gubernur, wali kota, dan bupati kepada ketua RW dan warganya tidak lagi surat-menyurat, tetapi berbasiskan aplikasi digital.

Apakah para Ketua RW di kewilayahan sudah paham cara kerja dan manfaat aplikasi Sapa Warga ini?

Selain telepon pintar, kami memberikan pembekalan secara berjenjang kepada para ketua RW.

Namun, karena Pemprov tidak bisa langsung menjangkau ke bawah, kami menggandeng Diskominfo di tiap kabupaten/kota, relawan TIK, serta pendamping desa melalui program pembekalan training for trainer kepada lebih dari tiga ribu orang.

Nantinya, mereka akan turut melatih para ketua RW di wilayah masing-masing. Program ini sudah berjalan sejak awal September lalu hingga akhir bulan nanti.

Karena adanya penjadwalan ulang di beberapa wilayah, kami berikan kesempatan hingga akhir minggu pertama di bulan Oktober ini.

• Duka Musliati, Guru Honorer SD di Kabupaten Garut, Sempat Koma dan BPJS-nya Belum Berlaku

• VIDEO-Tribun Jabar Kehilangan Wartawan Andal, Suasana Haru Selimuti Pemakaman Haryanto di Cianjur

Berapa total anggaran Pemprov Jabar untuk bagi-bagi telepon pintar ini?

Anggaran yang diberikan itu sebesar Rp 1,3 juta per unit telepon pintar, maka dikalikan 53 ribu, jumlahnya kurang lebih menjadi Rp 60 miliar.

Selain itu, kami memberikan pulsa Rp 60 ribu per telepon per bulan.

Karena itu, guna memudahkan pemanfaatan fasilitas ini, kami berikan tampilan semudah dan semenarik mungkin dalam aplikasi Sapa Warga, agar mereka mau membukanya.

Apalagi di akhir tahun ini, kami juga menyediakan penghargaan bagi ketua RW yang aktif memberikan gagasan dan solusi masalah di wilayahnya. Kami pun akan meluncurkan secara resmi sebagai tanda dimulainya program pemanfaatan ini.

Bagaiamana pengawasannya?

Pertama, kami lihat melalui sistem. Kami deteksi seberapa jauh penggunaannya dan di daerah mana pemanfaatannya karena bisa kami lacak lokasinya.

Dari sisi itu kami bisa melihat berapa persentase yang dimanfaatkan dan tidak dimanfaatkan.

Kedua, kami dibantu oleh pendamping desa dan relawan TIK untuk terus mendorong pemanfaatannya. Ke depan kami berharap ini menjadi sebuah insentif bagi mereka yang telah memanfaatkannya secara baik dan maksimal.

• Polri Tangani Langsung Kasus Kematian Mahasiswa di Kendari, Polda Sultra Jadi Terperiksa

• Densus 88 Antiteror Tangkap 5 Terduga Teroris Jaringan MIT Ali Kalora di Sulteng

Selain ketua RW, siapa saja yang dapat mengakses fitur di aplikasi Sapa Warga ini?

Ada camat, lurah, wali kota, bupati, dan di level Pemprov Jabar.

Setelah berhasil di tingkat RW, kami berencana membuka akses ini bagi masyarakat umum karena selain mempercepat informasi ke masyarakat, aplikasi ini juga dapat berguna untuk mengurangi peredaran berbagai hoaks.

Di sini ada fitur informasi hoaks sehingga penyebaran berita hoaks dapat diantisipasi sedini mungkin. Ketua RW dapat memberikan peringatan kepada masyarakatnya tentang informasi hoaks yang beredar.

Informasi berita hoaks ini hasil analisis Tim Jabar Cyber Hoax yang dipublikasikan setiap adanya temuan hoaks.

Apa yang diharapkan Pemprov dengan aplikasi Sapa Warga?

Kami berharap konten-konten di tiap fitur di aplikasi Sapa Warga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Kami bekerja sama dengan Tribun Jabar sehingga sosialisasi aplikasi Sapa Warga juga bisa muncul di laman tribunjabar.co.id.

Adakah sanksi bagi pelanggar atau penyalahguna anggaran atau pemanfaatan aset ini?

Penyalahgunaan APBD tentu bisa dijerat dengan pidana.

Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Desa untuk memonitor penggunaan telepon pintar tadi, tidak hanya dibeli, tapi juga harus sesuai dengan ketentuan spesifikasi yang telah ditentukan, yakni ukuran layar, android berapa, dan sebagainya yang akan kami cek.

Kami juga meminta agar aset pemerintah yang dititipkan ini dijaga sebaik mungkin karena akan terus digunakan untuk dapat membantu pelayanan publik masyarakat. (*)