Jumat, 24 April 2026

Ridwan Kamil dan Para Wali Kota/Bupati Kopdar di Pangandaran, Bahas Sumber Keuangan Daerah

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali menggelar Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar)

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Ichsan
Tribun Jabar/M Syarif Abdussalam
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 

Laporan Wartawam Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali menggelar Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) edisi III di Hotel Pantai Indah Timur, Kabupaten Pangandaran, Kamis (26/9/2019).

Dalam kesempatan itu, hadir para kepala daerah seperti Wali Kota Bandung Oded M Danial, Bupati Bandung Barat Aa Umbara, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna, Bupati Garut Rudy Gunawan, Bupati Pangandaran Jeje Wiriadinata sebagai tuan rumah, serta kepala daerah lainnya.

Gubernur yang akrab disapa Emil ini berharap pertemuan tersebut menjadi momentum para kepala daerah untuk menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintah provinsi. Dengan demikian, koordinasi sesama pemerintahan daerah pun akan lebih baik.

"Kopdar ini dimensi koordinasinya banyak, rumit. Mudah-mudahan diapresiasi di zaman saya, dirutinkan, saya lihat aura dari kepala daerah happy menandakan curhatan kemacetan selama ini diselesaikan satu per satu," ujar Emil seusai kegiatan tersebut.

Untuk lebih mudah mengklasifikasi permasalahan, Emil mengatakan kegiatan Kopdar akan digelar secara tematik. Untuk pertemuan kali ini, tema besar yang dibahas adalah masalah keuangan daerah.

Sosok Presiden KM ITB Royyan Dzakiy yang Sindir Fahri Hamzah, Berprestasi dan Kuasai Bahasa Belanda

"Nanti per tiga bulan dibahas sesuai tema. Tema kali ini keuangan dan pinjaman daerah. Nanti mungkin tentang standarisasi reformasi birokrasi dan lain-lain," kata dia.

Dalam pertemuan itu, Emil mengatakan ada delapan pintu atau sumber dana yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan, mulai dari, APBD tingkat kota/kabupaten, APBD provinsi, APBN, pinjaman bank daerah, obligasi daerah, dana umat, CSR dan Public Private Partnership atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

"Mari bersemangat, bahwa ternyata membangun daerah tak lagi mesti lewat APBD. Karena kajian kami APBD itu hanya 10 persen dari keharusan membangun seluruh yang kita butuhkan. Kalau ngandelin APBD butuh 30 tahun. Hari ini kita ngomong yang pasti-pasti," tutur Emil.

Emil mengatakan salah satu pintu pendanaan yang paling memungkinkan adalah pinjaman bank daerah. Dalam hal ini, ia menyarankan kepala daerah untuk melakukan pinjaman kepada Bank Jabar (bjb). Apalagi, saat ini bjb memiliki program kredit investasi daerah.

Umuh Muchtar Iming-imingi Bonus Besar di Laga Lawan Arema FC, Persib Bandung Menang Lagi?

"Kenapa kita tidak bisa padahal kita punya bjb. Bapak-bapak ini pemilik saham. Ini bank sendiri, saham sendiri, kita sibuk ngotak-ngatik APBD padahal triliunan di bjb yang tersedia. Tinggal bapak ibunya ada kemauan tidak. Kopdar itu untuk membukakan hal-hal yang selama ini mungkin tidak ada yang paham," katanya.

Skema pembiayaan pembangunan daerah, katanya, tak ubahnya seperti pasangan suami istri yang ingin mendapat rumah atau kendaraan namun dengan pendapatan yang terbatas.

"Sekarang saya tanya bapak ibu kalau beli mobil kontan atau kredit, kalau beli rumah orang baru menikah apa beli kontan atau KPR, ya KPR. Rumah ada bisa dipakai warung keuangan keluarga gak terganggu, itulah hidup manajemen keuangan moderen. Itu tak terjadi dalam pemerintahan kita. Maka Kopdar itu kita ubah teori manajemen keuangan," katanya. 

Heboh Penemuan Mayat Diduga Korban Mutilasi di Sukanagara Cianjur, Begini Kata Polisi

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved