Selain Bandara BJ Habibie, Nama Bandara Kertajati Pun Diusulkan Diganti Jadi Bandara KH Abdul Halim
Munculnya usulan pengubahan nama Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati menjadi Bandara BJ Habibie
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Eki Yulianto
TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Munculnya usulan pengubahan nama Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati menjadi Bandara BJ Habibie ditanggapi berbagai kalangan.
Wacana ini muncul ketika warganet melalui petisi mengusulkan Bandara Kertajati menjadi Bandara BJ Habibie sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden ke-3 Republik Indonesia (RI) itu.
Apalagi, BJ Habibie diingat dengan jasanya dalam memajukan dirgantara Indonesia.
Wacana itu pun ditanggapi oleh Pembina Pemuda Persatuan Umat Islam (PUI) Majalengka, Moch Ikrom.
Menurut Ikrom, nama Bandara Kertajati lebih cocok diganti dengan nama Bandara KH Abdul Halim Airport.
• Heboh Mantan Presiden PKS Keluar dari Lapas Sukamiskin, Begini Kata Kalapas Sukamiskin
Hal itu, kata Ikrom, bukan tanpa alasan. Selain KH Abdul Halim merupakan satu-satunya Pahlawan Nasional asal Majalengka, petisi penggantian nama menjadi Bandara KH Abdul Halim juga sudah banyak diusulkan dan diajukan ke Pemerintah melalui Kemenhub.
"Sudah banyak usulan serta petisi yang diajukan sebelum ramainya petisi BJ Habibie. KH Abdul Halim juga satu-satunya Pahlawan dari Majalengka, akan lebih cocok," ujar Ikrom, Senin (23/9/2019).
Selain itu, menurut Ikrom, sudah sepatutnya Pemerintah memberikan apresiasi lebih terhadap Pahlawan asal Majalengka tersebut.
Agar namanya terus membumi dan diingat masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Kabupaten Majalengka.
• Bupati Garut Prihatin Ervin Luthfi Diganti Mulan Jameela, Tak Tahu Kenapa DPP Gerindra Dukung Mulan
"Sebagai masyarakat asli Majalengka, saya turut mengusulkan agar KH Abdul Halim dipakai untuk nama bandara di Kertajati. Beliau satu-satunya Pahlawan Nasional yang berasal dari Majalengka. Beliau Founding Father NKRI juga anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Saya kira ini usulan yg sangat relevan dan rasional," ucap dia.
Ikrom menambahkan, bila perlu pihaknya akan segera membuat petisi dan usulan ke Pemerintah melalui Dewan agar usulannya disetujui.
