DPRD Kota Cirebon Dukung Mahasiswa, Tandatangani Petisi Tolak Revisi UU KPK dan RKUHP

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - DPRD Kota Cirebon menandatangani petisi menolak dan batalkan revisi UU KPK serta RKUHP.

Petisi itu ditandatangani bersama perwakilan Aliansi Mahasiswa Ciayumajakuning.

Massa dari Aliansi Mahasiswa Ciayumajakuning berunjuk rasa di DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Senin (23/9/2019).

Selain dua undang-undang itu, petisi tersebut memuat penolakan wakil rakyat Kota Udang terhadap RUU lainnya.

Di antaranya, penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan dan RUU Minerba.

Petisi itu pun berisi desakan untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), dan dukungan terhadap aparat untuk menangkap serta mengadili para koruptor.

"Revisi UU KPK sudah disahkan, tapi kami menolaknya jika aturan itu dianggap merugikan masyarakat," ujar Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati, saat ditemui usai menandatangani petisi.

Ia mengatakan, DPRD Kota Cirebon juga mendukung penuh para mahasiswa yang tengah berjuang menyuarakan penolakan terhadap revisi UU KPK dan RKUHP.

Pihaknya juga berjanji akan menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dari para mahasiswa itu ke pemerintah pusat.

Agar revisi UU KPK yang telah disahkan beberapa waktu lalu tersebut segera dicabut.

"Kami harus bersama-sama menyuarakan penolakan revisi UU KPK dan RKUHP ke pemerintah pusat," kata Affiati.

Dalam aksi tersebut, ratusan mahasiswa dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan tampak meluruk DPRD Kota Cirebon.

Unjuk rasa itu sebagai bentuk protes akan penolakan RKUHP dan revisi UU KPK.

Arus kendaraan di Jalan Siliwangi juga terpaksa dialihkan karena ruas jalan itu dipenuhi massa.

Petugas Polres Cirebon Kota pun terlihat bersiaga mengamankan aksi tersebut.

• Ribuan Mahasiswa Bandung Tolak Revisi UU KPK dan RUU Lainnya, Long March ke Gedung Dewan

• Aliansi Mahasiswa Ciayumajakuning Minta Presiden Jokowi Cabut Revisi UU KPK