Hari Ini, Penyidik KPK Periksa Eks Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Terkait Kasus Proyek Meikarta

Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kembali dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (20/9/2019).

Hari Ini, Penyidik KPK Periksa Eks Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Terkait Kasus Proyek Meikarta
Gita Irawan/Tribunnews.com
Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk Sekda Jabar nonaktif sekaligus tersangka kasus suap pengurusan izin Meikarta, Iwa Karniwa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Pusat pada Selasa (27/8/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kembali dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (20/9/2019).

KPK memanggil mantan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, untuk diperiksa sebagai saksi kasus suap pembangunan proyek Meikarta.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Aher diperiksa sebagai saksi yang menjerat Sekda Jawa Barat, Iwa Karniwa, dalam kasus proyek Meikarta.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IWK (Sekda Jawa Barat nonaktif, Iwa Karniwa)," kata Febri Diansyah.

Aher sebelumnya telah diperiksa KPK pada Selasa (27/8/2019) lalu. Saat itu, ia mengaku dimintai konfirmasi tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

"Ditanya fungsinya, saya katakan memberikan rekomendasi atas izin atau non izin sebelum izin tersebut diproses lebih lanjut oleh DPM PTSP," kata Ahmad Heryawan setelah diperiksa.

Kasus Proyek Meikarta, Sekda Jabar Nonaktif, Iwa Karniwa Ditahan di Rutan Guntur

Harta Tersangka Kasus Meikarta Iwa Karniwa Miliaran, Ini Rinciannya, Lebih Banyak Tanah & Bangunan

"Ketika sebuah izin atau non izin ada kaitan tata ruang, maka sebelum izin mengizin tersebut dikeluarkan oleh DPM PTSP harus ada rekomendasi terlebih dahulu dari BKPRD," ujar dia.

Dalam kasus ini, Iwa Karniwa ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga meminta uang sebesar Rp 1 miliar kepada pihak PT Lippo Cikarang melalui Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili.

Uang itu, menurut KPK, untuk memuluskan proses rencana detail tata ruang (RDTR) di tingkat provinsi.

Kasus ini bermula ketika Neneng Rahmi menyampaikan pengajuan Raperda RDTR pada April 2017.

Halaman
12
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved