Ini yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Indramayu Menyikapi Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Deden Bonni Koswara mengatakan, untuk mengantisipasi membengkaknya APBD

Ini yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Indramayu Menyikapi Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
tribunjabar/Handhika Rahman
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Deden Bonni Koswara, Jumat (13/9/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Deden Bonni Koswara mengatakan, untuk mengantisipasi membengkaknya APBD Indramayu akibat kenaikan iuran BPJS Kesehatan pihaknya akan menonaktifkan beberapa peserta BPJS Kesehatan.

Peserta BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan itu, yakni peserta dari sektor Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah pusat.

"Sebagai langkah antisipasi ada sebanyak 59.213 peserta PBJS Kesehatan dari sektor PBI pemerintah pusat yang dinonaktifkan," ujarnya, Jumat (13/9/2019).

Dirinya menjelaskan, penonaktifan tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait defisit yang tengah dihadapi BPJS Kesehatan.

Meski demikian, dijelaskan dia, masyarakat yang kepesertaannya itu dinonaktifkan tidak mengetahui bahwa dirinya dicoret dari PBI.

Mereka akan menyadari pencoretan itu ketika hendak menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

Nantinya, para peserta yang dinonaktifkan ini oleh Dinas Kesehatan Indrmayu akan dialihkan ke peserta BPJS mandiri.

Korban Tabrakan Tol Cipularang Mahasiswi S2 ITB Sempat Telepon Keluarga, Januari Harusnya Wisuda

Adapun peserta dari sektor PBI di Indramayu ada sekitar 163.000 jiwa dari kuota 200.000 jiwa dengan beban iuaran uang ditanggung pemerintah per jiwanya, yakni sebesar Rp 23.000.

"Sehingga, dalam satu tahun anggaran yang harus ditanggung APBD untuk peserta PBI mencapai Rp 55 miliar," ucap dia.

Jika benar mengalami kenaikan, rencana iuran yang harus dibayar pemerintah daerah akibat kenaikan, yakni sebesar Rp 42.000 per jiwa.

Hal tersebut akan berdampak pada membengkaknya APBD Kabupaten Indramayu.

Sementara itu, Bupati Indramayu, Supendi menambahkan, meski akan menambah beban APBD Indramayu, tapi pihaknya tetap berkomitmen menanggung kenaikan iuran tersebut.

"Pasti tambah beban karena ada sebagian dari kita juga. Tapi, ini kan tanggung jawab pemda sehingga akan tetap ditanggung dalam APBD," ujar dia.

Dari Jualan Spidol Hingga Punya Kekayaan Berlimpah dan Jadi Ketua KPK, Begini Perjalanan Irjen Firli

Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved