Pemberi Uang kepada Pengemis Pengamen atau Anak Jalanan di Tempat Umum Kota Bandung Siap Di- Sanksi

Dinsosnangkis Kota Bandung, terapkan sanksi tegas berupa denda paksa bagi warga yang diketahui memberikan uang bagi para PMKS seperti gelandangan . .

Pemberi Uang kepada Pengemis Pengamen atau Anak Jalanan di Tempat Umum Kota Bandung Siap Di- Sanksi
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
ILUSTRASI: DILARANG BERI UANG - Seorang anak jalanan meminta belaskasihan kepada pengendara mobil dengan latar belakang spanduk putih bertuliskan "Memberi Sedekah di Jalanan Merusak Masa Depan" di perempatan Jalan Ahmad Yani - Jalan Laswi, Kota Bandung, Minggu (20/10/2013). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana 
 
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Sosial dan Penggaulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung, terapkan sanksi tegas berupa denda paksa bagi warga yang diketahui memberikan uang bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti gelandangan, anak jalanan, dan pengemis di seluruh wilayah Kota Bandung.

Kepala Dinsosnangkis Kota Bandung, Tono Rusdiantono mengatakan, aturan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, yang telah disetujui dan diundangkan oleh Pemkot dan DPRD Kota Bandung mulai 16 Agustus 2019 lalu.

"Jadi sekarang ini tidak main-main, sanksinya lumayan berat, warga perlu hati-hati jangan karena kasihan, tapi justru melanggar aturan. Karena warga yang kedapatan memberikan uang kepada PMKS, sekarang akan langsung dikenai sanksi tindak pidana ringan, berupa denda paksa sebesar Rp 500 ribu. Aturan ini dirancang untuk memberikan efek jera dan edukasi, bukan cuma bagi PMKS tapi juga warga yang dermawan juga," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (8/9/2019).

Pengemis berharap belas kasihan dari pengendara bermotor di perempatan Jalan BKR dan Jalan Leuwipanjang, Kota Bandung, Rabu (15/2/2017).
Pengemis berharap belas kasihan dari pengendara bermotor di perempatan Jalan BKR dan Jalan Leuwipanjang, Kota Bandung, Rabu (15/2/2017). (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Wali Kota Bandung Resmikan Teras Cirateun, Oded M Danial: Jangan Buang Sampah ke Sungai Lagi

Ironi Pakaian Bekas, Dilarang Impor tapi Laris Manis di Kota Bandung, Diburu di Pasar Cimol Gedebage

Tono menuturkan, berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah PMKS di Kota Bandung bervariasi asal usulnya, dimana 60 persen merupakan para pendatang dari luar kota, dan 40 persen lainnya berasal dari dalam atau merupakan siklus turun temurun keluarga.

Mereka diketahui beroperasi di 32 titik perismpangan jalan di Kota Bandung, seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin, Buah Batu, Dr. Djunjunan (Pasteur), Jalan Ahmad Yani, dan beberapa titik lainnya.

"Pertanyaannya, kenapa masih banyak PMKS bekeliaran di Kota Bandung, padahal berbagai upaya telah kami lakukan, jawabannya,  karena masih ada yang memberikan itu (sedekah). Harusnya kalau warga mau membantu Pemkot, jangan coba-coba memberikan uang ke PMKS," ucapnya.

Ia pun menambahkan, pihaknya bersama Satpol PP Kota Bandung hampir setiap hari melakukan operasi penertiban PMKS. Namun, hal tersebut dinilai belum efektif membuat para PMKS menjadi jera untuk meminta-meminta uang kepada warga yang melintas maupun pengendara kendaraan.

"Mudah-mudahan dengan keluarkan Perda Nomor 9 Tahun 2019 ini, kita akan mengefektifkan semua regulasi yang ada. Ini juga keinginan untuk mewujudkan Kota Bandung yang bebas dari PMKS," ujar Tono.

Disinggung terkait teknis penegakan aturan tersebut, dirinya menjelaskan bahwa, bagi penerima atau PMKS akan langsung di bawa ke Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Rancacili untuk dilakukan pendataan dan sanksi, sedangkan bagi pemberinya akan dilakukan penyidikan, edukasi, dan sanksi di Kantor Satpol PP Kota Bandung.

Oleh karena itu, pihaknya bersama Satpol PP Kota Bandung, akan terus meningkatkan intensitas operasi PMKS ini, dengan menguatkan regulasi yang telah ada. Misalkan PMKS terjaring operasi baru sekali, pihaknya akan melakukan pembinaan dan meminta yang bersangkutan untuk membuat perjanjian tertulis, agar tidak mengulangi kesalahannya sebelum di bebaskan.

Bila sudah dua kali, lanjutnya, selain pemberiaan pembinaan, tetapi juga lama masa hukuman akan bertambah, sedangkan bila tiga kali, maka akan dikenai regulasi berdasarkan proses secara hukum.

"Dengan penerapan seperti ini, jumlahnya (PMKS) agak berkuran, apalagi kalau nanti tidak ada yang memberi, karena siapa juga yang mau kena denda Rp. 500 ribu, hanya gara-gara memberikan sedikit uang, justru berakhir kena masalah," katanya. (Cipta Permana).

Penulis: Cipta Permana
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved