Dibanding Kompleks Perumahan, REI Nilai Anggota DPRD Jabar Diberi Fasilitas Apartmen, Ini Alasannya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Jawa Barat, Joko Suranto, mengatakan pilihan bentuk fasilitas perumahan bagi para anggota DPRD Jabar akan tergantung pada kesepakatan bersama para anggota dewan.

Joko mengatakan tidak hanya bisa menerima fasilitas tunjangan perumahan yang diberikan tiap bulan, DPRD Provinsi Jawa Barat pun bisa saja membangun apartmen untuk khusus ditinggali para anggota dewan.

Pembangunan apartmen dewan ini, katanya, bisa menjadi pilihan supaya lokasi tempat tinggal anggota dewan berada di pusat Kota Bandung atau dekat dengan Kantor DPRD Jabar.

• EKSKLUSIF, Nih Tunjangan Rumah Anggota DPRD Jabar, Bisa Ngontrak Rumah, Apartemen atau Cicil Rumah

• EKSKLUSIF, Jadi Anggota DPRD Jabar & Dapat Tunjangan Hasim Pilih Beli Rumah, Arip Pilih Ngontrak

Di sisi lain, katanya, apartment ini dapat digunakan untuk jangka panjang dan pemerintah tetap memiliki aset perumahan tersebut.

Joko sendiri menilai apartment lebih cocok dipilih untuk menjadi tempat tinggal anggota dewan daripada membuat kompleks rumah dewan.

Selain memakan lebih sedikit lahan, lokasinya pun dapat ditetapkan di pusat kota.

Jika DPRD Jabar memutuskan membangun apartment sebagai tempat tinggal, katanya, pembangunannya tidak akan membutuhkan biaya semahal membuat apartment umum.

"Karena Pemprov Jabar sendiri punya aset (lahan) di Bandung, karena itu investasinya tidak akan terlalu mahal. Pakai tanahnya pemprov saja, tidak perlu beli. Dan kalau sudah jadi, akan tetap dimiliki pemda juga itu apartmentnya. Dikelola pemda, tinggal ada perawatannya," kata Joko saat dihubungi, Selasa (3/9/2019).

• Sehari Dilantik Jadi Anggota DPRD Jabar, Dadang Supriatna Sudah Bidik Kursi Calon Bupati Bandung

• Partai Demokrat Usulkan Penambahan Kursi Pimpinan DPRD Jabar Periode 2019-2024

Setiap bulan, 115 anggota DPRD Jawa Barat akan mendapat tunjangan perumahan sebesar Rp 23 juta. Sedangkan 4 wakil ketua DPRD Jabar akan menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 25 juta per bulan.

Jika dikalikan 60 bulan atau 5 tahun anggota dewan ini menjabat, katanya, seorang anggota dewan akan mendapat Rp 1,38 miliar, sedangkan wakil ketua dewan mendapat Rp 1,5 miliar.

"Rumah dengan harga sekian, paling akan dapat di pinggiran Kota Bandung juga. Itu satu periode, kalau menjabat dua atau tiga periode sudah dapat apa ya. Tapi biaya perawatan kan memang dibebankan ke mereka, walau akhirnya pemda tidak akan dapat asetnya sudah keluar uang sekian," katanya.

Jika para anggota dewan ini sepakat membangun apartment dewan, katanya, selain Pemprov Jabar akan tetap memiliki aset dari anggaran perumahan yang dikeluarkan, apartment tersebut dapat digunakan untuk jangka panjang, tidak hanya satu periode masa jabatan dewan.

"Mungkin itu sisi praktisnya, kalau memberikan tunjangan perumahan saja. Pemerintah tidak usah capek buat rumah dewan dan memikirkan perawatannya. Sekali anggaran, habis. Kalau buat apartment bisa jangka panjang," katanya.

Padahal, katanya, biaya perawatan tahunan yang dikeluhkan anggota dewan terdahulu tidak akan mencapai 10 persen dari nilai rumah. Perawatan besar, katanya, hanya dilakukan setiap periode jabatan atau lima tahun sekali.

"Cuma sekali lagi ini tidak bisa diukur dari sisi pengembang. Sisi kepentingan dewan sendiri, peruntukan dananya sendiri, kemauannya dewan sendiri seperti apa, kesepakatannya bagaimana, anggarannya ada tidak, mau praktis atau jangka panjang, terserah. Ini kan wilayah politis ya," katanya. (Sam)