Bawaslu Jabar, Waspadai Politik Uang dan Netralitas ASN Menjelang Pilkada Serentak 2020

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Bawaslu Jabar menyoroti isu politik uang dan netralitas ASN menjelang Pilkada Serentak 2020.

Pada 2020, di Jawa Barat terdapat 8 daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak.

Di antaranya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Depok.

Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan menyebut dua isu tersebut menjadi dua isu strategis yang perlu diwaspadai.

"Apalagi saat Pilkada ketika incumbent (Petahana) yang maju, kami harus lebih ekstra," kata Abdullah Dahlan di Tasikmalaya, Rabu (28/8/2019).

• PDI Perjuangan Targetkan Kemenangan di 8 Pilkada 2020 Jabar, Ini yang Sekarang Dilakukannya

• Bawaslu Ajukan Kebutuhan Anggaran Pilkada 2020 Sebesar Rp 29 Miliar, Pemkab Bandung Tak Penuhi Semua

Menurutnya, saat meskipun siapapun yang mencalonkan memang memiliki potensi.

Tapi saat incumbent/petahana maju perlu diwaspadai adanya instrumen negara yang dijadikan unsur pemenangan.

"Karena pemda, program pemerintah, anggaran daerah itu milik semua, tidak adil jika dijadikan modal politik," ujarnya.

Kemudian netralitas ASN juga masih banyak ditemukan setiap Pilkada berlangsung.

"Pada Pemilu 2019 misal ada 16 kasus yang kami dalami, karena tidak diselesaikan dalam masa pemilu maka kami teruskan ke komisi ASN," kata dia.

Politik uang juga masih banyak ditemukan, padahal jelas sanksi yang dijatuhkan bisa sampai didiskualifikasi.

• Kevin Tak Sabar Jalani Debut Bersama Persib Bandung, Berharap Bisa Main saat Lawan PSS Sleman

• DAFTAR 18 PEMAIN PSS Sleman yang akan Kalahkan Persib Bandung di Hadapan Bobotoh, Ada Jajang Sukmara