Heboh Isu Bekasi Bakal Gabung dengan Jakarta, Reaksi Wali Kota Bekasi Tampak Berikan Sinyal Ini

TRIBUNJABAR.ID - Wacana Kota Bekasi gabung ke Provinsi DKI Jakarta sedang ramai diperbincangkan publik.

Bukan hanya masyarakat, isu penggabungan daerah otonom atau pemekaran ini juga mengundang perhatian para pakar.

Awal munculnya wacana Bekasi gabung Jakarta berasal dari pernyataan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Bupati Bogor Ade Yasin.

Dikutip dari kompas.com, kedua kepala daerah itu menggagas wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya.

Pada pembentukan ini mereka pun turut mengajak Bekasi untuk bergabung.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi justru lebih berkeinginan Bekasi gabung Jakarta.

• FOTO-FOTO Mantan Bupati Garut Aceng Fikri Digiring Satpol PP dari Hotel Bersama Wanita, Ini Faktanya

"Saya enggak tahu, tapi kemarin ada yang gagas siapa ya, (Bekasi) jadi Jakarta Tenggara," katanya, Jumat (16/8/2019).

Menurut Rahmat Effendi antara Bekasi dan Jakarta merupakan kerabat dekat secara historis dan budaya.

"Kalau mau diambil kultur ya lebih dekat dengan DKI," ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, dikutip dari tayangan kanal youtube Metronews, Senin (19/8/2019).

Alih-alih sepakat ia memberikan sinyal lebih memilih Bekasi gabung Jakarta.

Rahmat Effendi yakin wacana tersebut akan disetujui warga.

• Anggota DPD RI Aceng Fikri Digiring Satpol PP Kota Bandung, Menginap di Hotel Kecil untuk Tukar Poin

Menurutnya pemekaran wilayah Kota Bogor Raya lebih bisa merujuk pada wilayah Cianjur dibanding Bekasi.

"Pada saat Bogor menggagas Bogor Raya itu identik dengan Bogor Cianjur dan beberapa daerah," ungkapnya.

Rahmat Effendi menilai bentuk pemekaran Bogor Raya lantaran wilayah Bogor sudah sumpek.

Selain itu, alasan Rahmat lebih memilih Bekasi gabung Jakarta karena ia ingin mempercepat proses pembangunan.

Bandingan dengan Jabar

Alih-alih mempertegas isu tersebut Rahmat Effendi tambah memperjelas perbandingan dengan Jawa Barat (Jabar).

Dibandingkan Jawa Barat, Bekasi dan Jakarta memiliki kedekatan historis dan budaya lebih lekat dengan kecocokan kultur Betawi, katanya.

Sementara itu berbeda dari Jawa Barat mendominasi sebagai ranah Sunda.

"Kalau diurut, bahasanya beda dengan Priangan, kulturnya beda, kita ini betawi medok, enggak mungkin lari ke mana-mana dalam teritorial NKRI," kata Rahmat Effendi.

Sementara menanggapi isu ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut jumlah daerah termasuk Bekasi di Jawa Barat sudah ideal.

"Jawa Barat penduduknya hampir 50 juta, daerahnya hanya 27, jadi kacamata kami pun wajar, rasional, untuk memberi pelayanan publik yang lebuh dekat," imbuh Ridwan Kamil.

Menurutnya pemakran wilayah perlu syarat prosedur dan aturan pemerintah pusat.

• Ramalan Zodiak Hari Ini, Jumat 23 Agustus 2019: Taurus Sensitif, Aries Ingin Dimanja

Bandingan Sektor Perekonomian

Rahmat Effendi menilai kemampuan fisikal sektor perekonomian Bekasi dan Jakarta memiliki kesamaan.

"Apalagi Jakarta punya kemampuan fiskal yang luar biasa dan Kota Bekasi juga punya kemampuan fiskal yang luar biasa," imbuhnya.

Ia bahkan mengaku baru-baru ini dirinya mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk membahas perencanaan transportasi terpadu.

"Presiden mengumpulkan kita, bagaimana kita mengintegrasikan transportasi yang punya satu kesatuan dengan Jakarta," kata Rahmat Effendi.

Tanggapan Anies Baswedan

Menanggapi isu Bekasi gabung Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampak tak ambil pusing dan mengaku heran.

Anies Baswedan menyerahkan keputusan kepada pemerintah pusat.

• Bikin Merinding, Viral Video Jeritan Minta Tolong Diduga Korban Tsunami Palu, Ki Kusumo: Alam Murka

"Apabila pemerintah pusat memutuskan ada perubahan dalam pembagian tata pemerintahaan, kami akan taati," kata Anies Baswedan.

Anies Baswedan menjelaskan, sejatinya seluruh kepala daerah merupakan penyelenggara negara, di mana mereka harus mengedepankan kesetaraan, baik dari dari segi pelayanan kepada masyarakat maupun pembangunan kota.

"Saya selalu sampaikan kita sama-sama penyelenggara negara di mana hanya dalam administrasi pemerintahan dibagi dengan nama berbeda, satu di DKI dan satu lagi Provinsi Jawa Barat," kata Anies Baswedan.

"Rakyat harus merasakan hal yang sama, pelayanan sama, pembangunan sama. Karena itu kita harus bekerja sama," kata Anies Baswedan.