Cegah Peredaran Hoaks Provokatif, Kemkominfo Perlambat Kecepatan Internet di Fakfak

TRIBUNJABAR.ID - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI menyatakan jika akses internet di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, sengaja diperlambat atau throttling mulai pukul 09.00 WIT.

Rencananya, perlambatan akses internet akan mulai pulih pukul 18.00 WIT. Dengan demikian, perlambatan akses internet akan dilakukan selama 9 jam.

Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu melalui sambungan telepon ke Kompas.com, Rabu (21/8/2019) siang.

"Throttling ini hanya di Fakfak, daerah lainnya sudah mulai normal sejak kemarin," kata dia.

• Amankan Situasi di Fakfak, Polda Papua Barat Tambah Pasukan

Menurut dia, throttling merupakan perlambatan akses bandwidth atau kecepatan akses data, bukan blokir total akses layanan data atau internet.

Artinya, pengguna layanan telekomunikasi masih bisa mengirimkan gambar atau video, namun lama sampainya.

Sementara itu, layanan suara untuk menelepon dan layanan SMS masih berfungsi.

Ferdinandus menambahkan, Kemkominfo juga menon-aktifkan sejumlah akun yang bernada provokatif terkait kerusuhan di Papua.

"Dua hari pertama kemarin ada 50 akun, hari ini ada 12 akun di medsos yang bernada provokatif. Langsung kami shutdown," katanya.

Sementara temuan informasi hoaks di media sosial yang ditemukan baru dua, yakni hoaks mengenai penembakan serta hoaks mengenai pengantar makanan ke asrama mahasiswa Papua yang diculik.

Sebelumnya, Ferdinandus mengatakan jika perlambatan akses internet ini atas permintaan Polri.

"Polri meminta kepada Pak Menteri, kemudian perintah tim kami untuk pelambatan seluruh operator seluler yang berfungsi di sana. Biasanya sampai sore atau malam," katanya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak meneruskan informasi yang masih meragukan.

• Ada Kerusuhan dan Pembakaran Sejumlah Fasilitas di Fakfak, Polri Sebut Situasi Terkendali

Situasi terkendali

Sebelumnya diberitakan, Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal memastikan bahwa situasi di Fakfak, Papua Barat, dapat dikendalikan aparat keamanan.