Bikin Paspor Ada Kuota dan Pemohon Asal Bandung Antre di Tasik, Kanwil Kemenkum HAM Jabar: Wajar
Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkum HAM Jabar, Arie Budijanto, mengatakan, pihaknya memang memberlakukan kuota pembuatan paspor di delapan kantor i
Penulis: Mega Nugraha | Editor: Theofilus Richard
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkum HAM Jabar, Arie Budijanto, mengatakan, pihaknya memang memberlakukan kuota pembuatan paspor di delapan kantor imigrasi di Jabar.
Dalam sehari, kuota di delapan kantor imigrasi itu mencapai 1.415 pembuatan paspor. Delapan kantor imigrasi itu adalah Kantor Imigrasi Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Karawang, Bogor, Bekasi, dan Sukabumi.
Tiap kantor imigrasi, kata Arie, menyediakan kuota rata-rata di atas 200 paspor per hari.
"Di Kota Bandung kuota per hari mencapai 300 paspor. Kuota 300 itu di Kantor Imigrasi (Jalan Surapati) dan unit layanan (Jalan Soekarno-Hatta)," kata Arie saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (19/8/2019).
• EKSKLUSIF, Pemohon Paspor Asal Bandung Tak Dapat Antrean, Pergi Subuh Antre Urus Paspor di Tasik
Arie mengatakan, adanya warga Kota dan Kabupaten Bandung yang mengurus paspor di Tasikmalaya merupakan hal yang biasa saja.
"Kalau kuota di Bandung habis, pemohon akan mencari yang terdekat. Karena itu, mereka kemudian ke Kantor Imigrasi Tasikmalaya," ujar Arie.
Pengurusan paspor di Tasikmalaya lebih cepat karena pemohon paspor di Tasikmalaya relatif lebih sedikit dari di Bandung.
"Karena pemohon pembuatan paspornya sedikit dibanding Bandung, jadi wajar kalau yang kehabisan di Bandung, pindah ke sana," kata Arie.
Arie mengatakan, kuota pembuatan paspor terpaksa mereka berlakukan karena terbatasnya sumber daya manusia dan infrastrukturnya. Di Kantor Imigrasi Bandung, kata Arie, pemohon datang tidak hanya dari sekitar Bandung Raya, tapi juga dari kota-kota lainnya, seperti Subang, Purwakarta, dan Garut.
"Mesin pembuat paspornya juga terbatas. Pada intinya, tergantung kemampuan kantor imigrasi beserta sumber daya manusianya," kata Arie.
Blangko atau buku paspor, kata dia, sejauh ini sudah memadai. Kalaupun pemberlakuan kuota dibatalkan, sarana pendukungnya belum memenuhi. "Terbentur peralatan juga. Adanya, kan, satu mesin, satu SDM untuk 50 orang per hari," kata Arie.
• Nasib Jadi Ajudan Cantik Iriana Jokowi Diminta Buka Baju Saat Live IG, Sandhyca Putrie Mengamuk
• OTT KPK di Yogyakarta, 2 Jaksa Kejari Yogyakarta Jadi Tersangka Kasus Suap Proyek Rp 10,89 Miliar