Moratorium Pemekaran Kabupaten Masih Berlaku, Ridwan Kamil Nilai Pemekaran Desa Lebih Solutif
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pemekaran desa menjadi satu solusi atas masih berlakunya moratorium pemekaran daerah
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Ichsan
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pemekaran desa menjadi satu solusi atas masih berlakunya moratorium pemekaran daerah otonomi baru oleh pemerintah pusat.
Menurut Emil, sapaan Ridwan Kamil, pemekaran desa dapat membuat pelayanan publik efektif dan efisien. Apalagi, perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat tertuju pada pembangunan desa.
"Rakyat pasti ingin jalan mulus, ngurus KTP cepat, mereka tidak begitu peduli apa nama daerahnya, yang penting menyentuh langsung kepada rakyat, maka solusinya menurut saya pemekaran desa," kata Emil dalam acara Ess-Dua Discussion Club (EDC) di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/8/19).
Kalau bisa, katanya, desa di Jabar jumlahnya harus bisa mencapai 10 ribu dari yang kini masih 5 ribuan. Setelah dimekarkan, satu desa dapat bantuan yang lebih besar dan masyarakat desa akan merasakan manfaat yang lebih besar juga.
• Ruang Bawah Tanah Polda Metro Jaya Kebakaran, Pemadam Kebakaran Gunakan Rompi Anti Peluru
Emil menjelaskan, alasan moratorium DOB oleh Kemendagri karena mayoritas daerah tingkat dua yang dimekarkan tidak begitu berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, Jabar yang jumlah penduduknya hampir 50 juta jiwa dan hanya memiliki 27 daerah tingkat dua, perlu dimekarkan. Idealnya, Jabar memiliki 40 daerah tingkat dua.
"Coba lihat DAU nya Jawa Timur lebih besar lebih besar dari kita Rp 15 triliun, padahal jumlah penduduknya lebih sedikit dari Jabar. Namun, daerah tingkat dua Jatim lebih banyak, karena DAU itu berbanding lurus dengan jumlah daerah bukan penduduk," kata Emil.
Untuk itu, lanjut Emil, harus ada satu fundamental yang harus diperjuangkan yaitu keadilan fiskal. Seharusnya DAU berbanding lurus dengan jumlah penduduk.
Dalam acara ESD yang dikemas secara talkshow ini menghadirkan seluruh pejabat eselon dua Pemprov Jabar, di antaranya Asisten Daerah, Kepala Dinas dan Kepala Biro.
• Gedung DPRD Papua Barat Hangus Dibakar Massa, Sementara Pemda Sewa Tempat
Menurut Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja sama Pemprov Jabar, Dani Ramdan, acara tersebut bertujuan untuk membahas isu-isu hangat di Jabar, mencari solusinya, dan menyamakan persepsi.
"Acara ini lahir dari spontanitas di WA grup eselon dua dan ditanggapi positif maka lahirlah gagasan acara yang diberi nama Eselon Dua Discussion Club," kata Dani.
ESD sendiri akan rutin dilakukan dengan menghadirkan narasumber dan tema yang berbeda. Menurut Dani, tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan visi Jabar Juara Lahir Batin.