Jokowi Tekankan Tata Kelola Pemerintah yang Lincah dan Gesit, Begini Pidatonya di Sidang Tahunan MPR

TRIBUNJABAR.ID - Pada sidang Tahunan MPR, Presiden Jokowi menekankan pentingnya upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal itu ia katakan saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

"Tata kelola yang efektif dan efisien, yang gesit, lincah dan cekatan menghadapi perubahan juga harus terus diupayakan," ujar Presiden Jokowi.

Selain itu Presiden juga menyoroti pentingnya tata kelola keuangan negara.

Ia juga menegaskan bahwa tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan juga harus diwujudkan.

"Tata kelola keuangan negara yang akuntabel harus diwujudkan. Tata kelola yang transparan harus dikembangkan," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menyinggung laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.

• Sidang Tahunan MPR - Presiden Jokowi Sebut Undang-undang yang Menyulitkan Rakyat Harus Dibongkar

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengapresiasi prestasi Pemerintah Daerah yang berhasil meningkatkan opini WTP dari 47 persen di tahun 2014 menjadi 78 persen di tahun 2018.

Undang-undang Menyulitkan Rakyat Harus Dibongkar

Dalam pidato kedegaraan Sidang Tahunan MPR, Presiden Jokowi menekankan soal Undang-undang yang menyulitkan rakyat harus kita bongkar.

Presiden Joko Widodo berharap DPR tetap memberikan dukungan terhadap pemerintah dalam upaya mereformasi peraturan perundang-undangan.

Ia menekankan bahwa undang-undang yang bertabrakan satu dengan yang lain harus diselaraskan.

Hal itu ia katakan saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

" Undang-undang yang bertabrakan satu dengan yang lain harus kita selaraskan. Undang-undang yang menyulitkan rakyat harus kita bongkar," ujar Presiden Jokowi.

Selain itu ia juga menegaskan, undang-undang yang menghambat kemajuah juga harus diubah.

"Undang-undang yang menghambat lompatan kemajuan harus kita ubah," kata Jokowi.

• Kesibukan Pesilat yang Viral Berpelukan dengan Jokowi dan Prabowo, Tahun Ini Akan Bela Indonesia

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menuturkan, sepanjang Agustus 2018 hingga Juli 2019, DPR bersama-sama Pemerintah telah berhasil menyelesaikan pembahasan terhadap 15 Rancangan Undang-Undang (RUU).

Beberapa RUU yang telah dirampungkan yakni RUU APBN, RUU di bidang perjanjian kerja sama internasional, bidang penyelenggaraan haji, bidang kesehatan, akselerasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Di luar capaian di bidang legislasi tersebut, dukungan DPR pada upaya Pemerintah untuk mereformasi perundang-undangan tetap diharapkan," kata Jokowi.

Apresiasi dari Jokowi

Presiden Joko Widodo mengapresiasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan.

Jokowi menghargai upaya MPR yang terus berinovasi agar bisa menyentuh semua unsur masyarakat, termasuk anak muda. Terutama, cara MPR di era teknologi dan informasi yang kian maju.

"Dalam merespons kemajuan teknologi informasi itu, saya menghargai MPR yang terus mencari cara-cara baru sehingga nilai-nilai konsensus kebangsaan bisa diterima, terutama oleh generasi muda," ujar Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR 2019 di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Diketahui, MPR memiliki beberapa program khusus untuk mensosialisasikan tonggak bernegara, salah satunya lewat Sosialisaai Empat Pilar.

• Jokowi Sebut 55 Persen Kabinetnya Akan Diisi Para Profesional, Termasuk Jaksa Agung

Jokowi mengatakan, MPR telah menerapkan perpaduan antara penggunaan media seni budaya dengan pemanfaatan kemajuan teknologi.

Cara-cara seperti itu, kata Jokowi, yang dibutuhkan bangsa ini.

Jokowi juga menghargai MPR yang telah menggelar survei nasional yang berkaitan dengan hasil kinerjanya dalam melakukan sosialisasi tersebut.

"Hasil survei tersebut bisa menjadi referensi untuk menyempurnakan strategi sosialisasi empat konsensus kebangsaan yang telah dilakukan," kata Jokowi.

Agar program sosialisasi lebih efektif lagi, Jokowi menganggap perlu adanya langkah-langkah penyempurnaan.

Inovasi dan terobosan baru harus diciptakan, terutama dalam memperkuat ideologi Pancasila.

"Lompatan-lompatan kreatif dalam pembinaan ideologi Pancasila harus dikembangkan," kata Jokowi.