Di Sidang Tahunan MPR, Zulkifli Hasan Berterima Kasih ke Prabowo-Sandi, Ucap Selamat ke Jokowi-Maruf
Ada yang menarik pada Sidang Tahunan MPR. Ketua MPR Zulkifli Hasan memberikan ucapan pada tokoh bangsa yang bertarung pada Pilpres 2019.
lihat foto
Selain itu Presiden juga menyoroti pentingnya tata kelola keuangan negara.
Ia juga menegaskan bahwa tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan juga harus diwujudkan.
"Tata kelola keuangan negara yang akuntabel harus diwujudkan. Tata kelola yang transparan harus dikembangkan," kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menyinggung laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
• Sidang Tahunan MPR - Presiden Jokowi Sebut Undang-undang yang Menyulitkan Rakyat Harus Dibongkar
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengapresiasi prestasi Pemerintah Daerah yang berhasil meningkatkan opini WTP dari 47 persen di tahun 2014 menjadi 78 persen di tahun 2018.
Undang-undang Menyulitkan Rakyat Harus Dibongkar
Dalam pidato kedegaraan Sidang Tahunan MPR, Presiden Jokowi menekankan soal Undang-undang yang menyulitkan rakyat harus kita bongkar.
Presiden Joko Widodo berharap DPR tetap memberikan dukungan terhadap pemerintah dalam upaya mereformasi peraturan perundang-undangan.
Ia menekankan bahwa undang-undang yang bertabrakan satu dengan yang lain harus diselaraskan.
Hal itu ia katakan saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
" Undang-undang yang bertabrakan satu dengan yang lain harus kita selaraskan. Undang-undang yang menyulitkan rakyat harus kita bongkar," ujar Presiden Jokowi.
Selain itu ia juga menegaskan, undang-undang yang menghambat kemajuah juga harus diubah.
"Undang-undang yang menghambat lompatan kemajuan harus kita ubah," kata Jokowi.
• Kesibukan Pesilat yang Viral Berpelukan dengan Jokowi dan Prabowo, Tahun Ini Akan Bela Indonesia
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menuturkan, sepanjang Agustus 2018 hingga Juli 2019, DPR bersama-sama Pemerintah telah berhasil menyelesaikan pembahasan terhadap 15 Rancangan Undang-Undang (RUU).
Beberapa RUU yang telah dirampungkan yakni RUU APBN, RUU di bidang perjanjian kerja sama internasional, bidang penyelenggaraan haji, bidang kesehatan, akselerasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
