Soal Jaksa Agung dari Kalangan Profesional, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh Tanggapi Begini

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengatakan akan memilih profesional untuk mengisi jabatan Jaksa Agung di kabinet mendatang.

Merespons Jokowi itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku tak mempermasalahkan keputusan Jokowi.

Menurutnya, pembentukan kabinet pemerintah merupakan kewenangan presiden.

Diketahui, saat ini Jaksa Agung dijabat M Prasetyo yang merupakan kader Partai Nasdem.

"Apapun juga terserah Bapak Presiden," kata Surya Paloh kepada awak media, di Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Surya Paloh juga mengaku belum mengetahui seperti apa struktur kabinet Jokowi pada periode kedua nanti.

Ia mengatakan bisa saja Jokowi memberi tahu dirinya pada detik-detik terakhir.

• Jokowi Sebut 55 Persen Kabinetnya Akan Diisi Para Profesional, Termasuk Jaksa Agung

• Susunan Menteri Kabinet Kerja Jokowi-Maruf Amin Beredar Lagi di Medsos, Ada Stempel RAHASIA

"Belum. Mungkin saya barangkali terakhir kali. Ya enggak apalah ya," ujarnya.

Terkait komposisi menteri, ia tak masalah jika 55 persen menteri Jokowi diisi kalangan profesional.

Surya Paloh menegaskan pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden.

"Apapun bentuknya, mau 25 persen, 35 persen, 50 persen, itu hak prerogratif presiden," kata Surya Paloh.

PDIP mendukung

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi wacana kursi Jaksa Agung di kabinet Jokowi - Maruf Amin.

Menurut Hasto, PDIP memberikan sinyal menolak Jaksa Agung dari partai politik sekaligus mendorong figur internal kejaksaan sebagai Jaksa Agung.

"Kalau kita mendorong stabilitas sebuah sistem termasuk di dalam Kementerian yang dulu disebut dengan departemen manakala kita juga memberikan ruang bagi kader-kader dari internal lembaga kementerian negara itu agar mendapatkan ruang jabatan yang tertinggi," ujar Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).