Wakil Ketua Komisi VI DPR RI: Jangan Tuntut PLN Sampai Ratusan Triliun Rupiah

Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Idonesia ( DPR RI) Inas Nasrullah Zubir‎, meminta masyarakat bijak dalam menuntut ganti rugi pa

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI: Jangan Tuntut PLN Sampai Ratusan Triliun Rupiah
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Permukiman warga Jakarta difoto dari Rusun Karet Tengsin terlihat gelap gulita hanya gedung perkantoran dan apartemen yang terang, Minggu malam (4/8/2019). Aliran listrik di Banten, Jabodetabek hingga Bandung terputus akibat adanya gangguan pada sejumlah pembangkit di Jawa. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - ‎Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Idonesia ( DPR RI) Inas Nasrullah Zubir‎, meminta masyarakat bijak dalam menuntut ganti rugi pada PT PLN terkait mati listrik pada Minggu (4/8/2019).

“Saya memahami kita semua kecewa terkait peristiwa kemarin. Tapi jangan seperti itu menuntut sangat besar, sampai ratusan triliun rupiah," ujar Inas di Bandung, Sabtu (10/8/2019).

Pernyataannya mengomentari sejumlah tuntutan warga ke pengadilan imbas dari pemadaman listrik.

Sebagai gambaran, kompensasi yang akan diberikan PT PLN untuk pelanggan di Jabar senilai Rp 362,50 miliar untuk sekitar 3,2 juta pelanggan.

Hutan di Gunung Pabeasan Nagreg Kebakaran Jumat Malam

Inas mengingatkan semua pihak terkait peran PT PLN yang memegang kendali urusan listrik untuk masyarakat.

"Patut diingat, bahwa PLN ini adalah BUMN yang melayani hajat hidup orang banyak. Listrik telah menjadi kebutuhan primer Bangsa Indonesia. Jika tuntutannya terkabul, apa tidak menjadi tambah susah semua. PLN bisa bangkrut untuk membayar tuntutan itu, listrik jadi mati lagi. Jadinya justru menyulitkan semua, apa itu yang kita mau?” katanya.

Meski pernyataannya berbeda dengan sejumlah pihak yang menuntut PLN ganti rugi, ia mempersilakan semua pihak mengajukan tuntutan dan kompensasi terkait mati listrik di Jawa Barat, Jakarta, dan Banten.

“Sekarang, silakan tuntut PLN untuk memberikan kompensasi. Banyak metodenya. Mungkin listrik bisa digratiskan 1-2 hari, atau pengurangan tagihan, macam-macam. Yang penting ada kompensasinya,” kata Inas.

Inas juga menyayangkan pernyataan sejumlah pejabat pemerintah yang semestinya bisa lebih bijak dalam menyikapi kondisi yang ada.

Termasuk dalam menanggapi keluhan pelanggan PLN. Menurutnya, tidak bijak pejabat pemerintah seolah mendorong pelanggan yang terdampak mati listrik menuntut PLN.

Mati Listrik? Kenapa Tak Coba Produksi Listrik Sendiri, Nih Caranya

“Saya kira tidak masuk akal pernyataan yang mendorong rakyat untuk melakukan tuntutan hukum terhadap PLN terkait black out kemarin. Sebagai pejabat publik seharusnya memahami bahwa PLN itu adalah BUMN, bagian dari instrumen negara untuk mensejahterakan rakyat. Kalau BUMN kolaps kan merugikan semua. Pejabat itu tidak pada tempatnya berbicara begitu. Seharusnya bisa lebih bijak," ujarnya.

Anggota Komisi VI DPR RI, M Nasim Khan, menambahkan peran PT PLN saat ini menjalankan perintah konstitusi UUD 1945 terutama di Pasal 33 ayat 3. ‎

Menurutnya, melihat pasal itu dengan peran PLN, terlihat jelas PLN hadir mewakili negara.

Kata dia, saat ini bukan saatnya saling menyalahkan, melainkan menegaskan kembali komitmen bersama ke depannya.

“ Negara harus tegas mengevaluasi serius hal ini. Negara cek ulang seluruh sistem energi proyek-proyek yang terbangun dan mempersiapkan serta mengevaluasi yang akan dibangun. Selanjutnya negara harus memastikan proses operasional sistem energi seluruh proyek nasional siap secara khusus menghadapi kemungkinan padamnya energi listrik,” ujarnya.

Gara-gara Mati Listrik, Malam Pertama Perempuan Ini Apes, Malah Berhubungan Intim dengan Cowok Lain

Penulis: Mega Nugraha
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved