Bupati Garut Minta BPK Periksa Proyek PL, Rawan Perkeliruan karena Tidak Terawasi

Bupati Garut Rudy Gunawan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa sejumlah proyek pembangunan

Bupati Garut Minta BPK Periksa Proyek PL, Rawan Perkeliruan karena Tidak Terawasi
Tribunjabar/Firman Wijaksana
Bupati Garut Rudy Gunawan di pendopo 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Bupati Garut Rudy Gunawan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa sejumlah proyek pembangunan yang dikerjakan dari proses penunjukkan langsung (PL). Hal itu terkait adanya dugaan korupsi di DPRD Kabupaten Garut.

"Saya minta ke BPK untuk uji petik. Periksa yang penunjukkan langsung. Selama ini hanya yang lelang-lelang saja yang diperiksanya," ujar Rudy ditemui di Gedung Pendopo Garut, Selasa (9/7/2019).

Rudy sangat menghormati pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut. Apalagi jika ditemukan kerugian negara. Menurutnya, program pokok pikiran (pokir) telah diatur pada Undang-undang 23 tahun 2014. Perumusannya pun dibahas antara DPRD dengan bupati.

"Anggota dewan itu punya konstituen. Masyarakat ajukan program lalu diperkuat anggota dewan. Bukan anggota DPRD yang mengajukan," katanya.

Dalam mekanisme suatu program, lanjutnya, terdapat pola perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Rudy menyebut jika perencanaan dan penganggaran telah sesuai.

Penemuan Potongan Kepala dan Tangan yang Sudah Gosong Kagetkan Warga Watuagung, Dikira Bakar Sampah

Namun terkait pelaksanaan, itu sudah di luar pemerintah. Sudah ada mekanisme yang mengatur untuk pelaksanaan suatu program.

"Dalam Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) itu kan sudah diajukan. Misal mereka (dewan) ajukan Rp 1,2 trilun. Paling dikasih 20 persennya. Soalnya mereka punya jatah saat laksanakan reses," ucapnya.

Rudy mempersilakan aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan. Penyusunan anggaran juga jadi kewenangan dewan.

Napi Cantik, Kulit Putih, Bakal Habis di Penjara Dikerjai Senior, Termasuk Dikerjai Soal Seks

"Soal mau bagaimana-bagaimana (bahasan anggaran), itu saat ada di banggar (badan anggaran). Soal dewan minta pemborongnya si A atau si B, itu urusan lain," ujarnya.

Ia menambahkan, kemungkinan adanya perkeliruan dalam pelaksanaan program bisa saja terjadi. Apalagi di lapangan, banyak pekerjaan yang malah dikerjakan pihak ketiga di luar pemborong yang mendapatkan proyek.

"Itu terjadi di sub lagi pekerjaannya. Makanya harus diperiksa yang pekerjaan penunjukkan langsung itu. Soalnya tidak terawasi," katanya.

Penulis: Firman Wijaksana
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved