Hasil Keputusan MK, Rocky Gerung Sebut Prabowo Gembira Saja, Jokowi Malah yang Gugup

TRIBUNJABAR.ID - Aktivis Rocky Gerung memberikan tanggapannya terkait imbas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa Pilpres 2019 bagi kedua kubu.

Pada tayangan program acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di TVONE, Selasa (2/7/2019), Rocky Gerung menyebutkan kubu Prabowo Subianto justru berhati gembira pasca-putusan dari MK.

Kondisi itu, menurut Rocky Gerung, berbeda dari kubu Joko Widodo yang terlihat gugup.

Rocky Gerung juga menilai kubu Jokowi yang memenangi kontestasi Pilpres 2019 merasa tak lega dengan kemenangan itu.

Menurut Rocky, hal itu terlihat dari penantian kubu Jokowi soal rekonsiliasi dengan kubu Prabowo pasca-putusan MK.

"Pak Prabowo justru gembira-gembira saja menghadapi soal ini (putusan MK)," kata Rocky.

"Yang agak gugup justru kubu Pak Jokowi karena menunggu kepastian, kapan rekonsiliasi dengan Prabowo," lanjut Rocky.

• Ahok BTP, Sri Mulyani, dan Budi Gunawan Berpotensi Ramaikan Pilpres 2024, Ada Juga Nama Ridwan Kamil

Ia pun mengaku merasa heran dengan kondisi yang ia yakini tersebut.

"Jadi agak ajaib, seseorang yang memenangi atau berpesta justru hatinya tidak lega," tegas Rocky.

Rocky juga menilai terkait kemenangan Jokowi pada Pilpres 2019 sebagai kemenangan legal tanpa legitimasi.

Lantaran legitimasi yang sebenarnya, menurut Rocky, bergantung kepada Prabowo.

"Saya menganggap Pak Jokowi dimenangkan secara legal tetapi legitimasi ada pada Prabowo, dan itu yang mesti didamaikan" .

"Bagaimana cara mendamaikan, satu di kutub utara, satu di kutub selatan".

"Harus ada badai baru untuk menghasilkan rekonsiliasi, itu yang kita cari".

"Jadi kita mesti ciptakan badai baru, supaya kita bisa berselancar bersama-sama, menikmati tantangan di depan gelombang," tegasnya.

Meski keputusan MK sudah final, Rocky menganggap MK gagal memanfaatkan momen sidang sengketa Pilpres ini.

"Mahkamah Konstitusi gagal memanfaatkan momentum untuk menghasilkan inovasi hukum itu," terang Rocky.

 • Mobil Samsat Keliling Polres Cirebon Hari Ini Hadir di Desa Tegalsari

Rencana Pertemuan Jokowi dengan Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, ‎meminta semua pihak tidak meributkan agenda pertemuan Jokowi dengan Prabowo.

"Biarlah Pak Prabowo kembali dulu, semua ada waktunya, tidak usah dipaksa-paksainlah orang-orang baik mau ketemu," tutur Luhut ‎saat ditemui di kantor Kemenko Maritim, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019).

Luhut bahkan mengingatkan pihak-pihak lain yang berada di areal luar untuk tidak resek dengan ‎rencana pertemuan kedua capres tersebut.

"Kita di luar enggak usah resek, itu aja, biarinlah berjalan sesuai irama, ini kan momentum Indonesia bagus, jangan kira rusak," tuturnya.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak berbicara rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan Capres terpilih Joko Widodo ( Jokowi).

Kata Dahnil Anzar, pertemuan Jokowi-Prabowo bisa saja dilakukan dalam waktu dekat.

Hal itu diungkapkannya kepada wartawan di Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Kota Serang, Senin (1/7/2019) sore.

"Segera (bertemu), saya pikir Pak Prabowo kan sejak awal terbuka untuk komunikasi dengan siapapun."

"Termasuk Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf, Pak Prabowo anytime (bertemu), saya pikir, beliau bersedia atau mau bertemu enggak ada masalah," kata Dahnil.

• Balita Ini Jadi Santapan Buaya, Hanya Tengkoraknya yang Bisa Diselamatkan saat Jadi Rebutan Buaya

Namun pertemuan yang dilakukan antara Prabowo dan Jokowi bukan dalam rekonsiliasi.

Istilah rekonsiliasi tidak tepat digunakan lantaran antara keduanya tidak ada konflik.

"Kompetisi politik itu bukan konflik jadi menurut saya kata rekonsiliasi tidak tepat digunakan, kalau silaturahmi bisa, tidak ada masalah, silaturahmi saja," ujarnya.

Dahnil juga mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan ke jalur mana Prabowo akan berpihak.

Menurut dia, saat ini ada dua keinginan berbeda di internal koalisi antara menjadi oposisi atau gabung dengan pemerintah.

Soal keputusan tersebut, kata Dahnil, nantinya akan ditentukan sendiri oleh Prabowo.

"Saya pikir masih sangat dinamis tentu secara politik, kita butuh sharing ide, sharing gagasan, sharing power, tapi sisi lain kita butuh sekali oposisi yang kuat," ujar dia.