PPDB SMA di Jabar

Ombudsman Jabar Terima 86 Laporan PPDB, Paling Banyak Masalah Zonasi

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat menerima sebanyak 86 laporan terkait permasalahan PPDB 2019 di Jabar.

Ombudsman Jabar Terima 86 Laporan PPDB, Paling Banyak Masalah Zonasi
Tribunjabar.id/Hilda Rubiah
Kepala Ombudsman Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto di kantornya, Jalan Jakarta, Kota Bandung, dalam konferensi pers, Jumat (28/6/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat menerima sebanyak 86 laporan terkait permasalahan pada pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Jawa Barat.

"Dari proses pemantauan sampai hari ini yang masuk, kami menerima 86 laporan," kata Kepala Ombudsman Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto di kantornya, Jalan Jakarta, Kota Bandung, dalam konferensi pers, Jumat (28/6/2019).

Lanjut ia menuturkan, secara keseluruhan laporan yang masuk itu mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA/SMK se Jabar.

Kebanyakan laporan yang masuk terkait dengan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB di Kota Bandung.

"Laporannya terkait macam-macam. Ada yang soal operator PPDB yang merangkap sebagai PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi). Tapi laporan paling banyak itu zonasi," katanya.

Selain itu, Haneda menambahkan dari laporan yang masuk, sebagian telah disalurkan kepada dinas pendidikan terkait.

Link Pengumuman PPDB SMA Bisa Diakses Pukul 13.00 WIB, Ini Syarat Daftar Ulang Setelah Lulus

Namun pihaknya belum menyalurkan seluruh laporan karena sejumlah laporan masih ada yang kurang lengkap.

"Ada yang laporan identitas anaknya enggak jelas, sehingga nantinya bisa merepotkan Disdik. Kita melaporkan yang sudah memenuhi syarat laporan terlebih dahulu," ujarnya.

Sementara itu Haneda juga mengungkapkan kasus tersebut juga terjadi di beberapa daerah, di antaranya Garut, Subang dan Purwakarta.

Pihaknya mangatakan secara khusus diperlukan pendalaman Disdik dan Disdukcapil, untuk memastikan sekian peserta didik menyalahi aturan yang telah ditetapkan.

Seluruh Murid dari Satu SD di Indramayu Ini Tidak Diterima ke SMP Manapun pada PPDB 2019

Adapun menurutnya, dari sejumlah temuan itu, nampaknya harus dilakukan evaluasi dari sistem regulasi, sehingga praktek atau pun celah menyimpang dari regulasi yang telah ada justru tidak dilakukan oleh masyarakat.

Haneda menuturkan Ombudsman lebih menitikberatkan mengawasi penyelenggara negara pada saat menerapkan satu sistem sesuai aturan.

Selain itu, masyarakat sebagai pengguna mendapatkan kepastian jaminan dan perlindungan hukum dari regulasi tersebut.

Penulis: Hilda Rubiah
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved