Sengketa Pilpres 2019

Fakta Usai Putusan MK terkait Sengketa Pilpres 2019, Akan Dibawa ke Peradilan Internasional

"Mahkamah menolak seluruh permohonan dari pihak pemohon," ucap Ketua MK, Anwar Usman.

Fakta Usai Putusan MK terkait Sengketa Pilpres 2019, Akan Dibawa ke Peradilan Internasional
Kompas/Wawan H Prabowo
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) memimpin jalannya sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019). Dalam sidang sengketa pilpres ini, Komisi Pemilihan Umum menjadi pihak termohon; pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, menjadi pihak terkait; dan Badan Pengawas Pemilu menjadi pihak pemberi keterangan. 

TRIBUNJABAR.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan hasil sidang sengketa Pilpres 2019 pada Kamis (27/6/2019) kemarin.

Dalam sidang putusan sengketa Pilpres 2019 yang dilakukan oleh MK ini, memutuskan bahwa semua dalil yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ditolak.

Putusan sidang sengketa Pilpres 2019 ini dibacakan oleh Ketua Hakim MK, Anwar Usman.

"Mahkamah menolak seluruh permohonan dari pihak pemohon," ucap Ketua MK, Anwar Usman.

Berikut sejumlah fakta setelah gugatan tim 02 ditolak oleh MK, dikutip Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. Tempuh Peradilan Internasional

Abdullah Hehamahua
Abdullah Hehamahua (WARTA KOTA/JOKO SUPRIYANTO)

Koordinator lapangan Aksi Kawal MK, Abdullah Hehamahua, akan melaporkan sistem IT KPU ke Peradilan Internasional.

Menurut Abdullah, Peradilah Internasional dapat melakukan audit terhadap IT KPU.

"Ya mereka bisa melakukan audit forensik terhadap IT di KPU bagaimana ada kecurangan," ujar Abdullah di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

Abdullah Hehamahua juga mengajak massa aksi untuk ikut menyambangi kantor Komnas HAM pada Jumat (28/6/2019).

"Besok usai shalat Jumat di Masjid Sunda Kelapa kita akan datang ke Komnas HAM untuk melaporkan kasus KPPS yang meninggal," tutur Abdullah. 

2. Politikus Demokrat: Mahkamah Internasional Mana?

cuitan rachland nashidik di twitter.
cuitan rachland nashidik di twitter. (Tangkapan layar Twitter @RachlanNashidik)
Halaman
1234
Editor: Ravianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved