Pilpres 2019
Apakah Sengketa Pilpres 2019 Bisa Dibawa ke Mahkamah Internasional? Ini Fungsi Badan Utama PBB Itu
Abdullah Hehamahua mengatakan, Mahkamah Internasional dapat melakukan audit terhadap IT KPU. Di IT KPU, menurutnya, terdapat kecurangan.
Penulis: Yongky Yulius | Editor: Widia Lestari
Pertama, melalui special agreement atau kesepakatan khusus.
• MK Tolak Semua Dalil Buat Prabowo Kecewa, Bagaimana Nasib Koalisi Pascaputusan MK?
Cara kedua adalah melalui clause in a treatey atau klausul khusus dalam traktat perjanjian.
Terakhir, ada cara unilateral declaration atau deklarasi unilateral.
Selain menyelesaikan sengketa antarnegara anggota, Mahkamah Internasional juga punya fungsi untuk memberikan nasihat.
Nasihat itu dapat diberikan ke lembaga atau badan resmi yang dibentuk PBB, baik badan atau organ utama maupun badan khusus.
Adapun Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) adalah lembaga peradilan yang saat ini berlokasi di Den Haag, Belanda.
Dari enam badan utama di bawah PBB, hanya Mahkamah Internasional saja lah yang tidak terletak di New York, Amerika Serikat.
Mahkamah Internasional ini didirikan pada Juni 1945 dan mulai bekerja efektif pada April 1946.
Saat ini, ada 15 hakim yang saat ini bertugas di Mahkamah Internasional.
Ke-15 hakim itu punya jabatan selama sembilan tahun.
MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo-Sandi

Perjalanan sengketa Pilpres 2019 sudah mencapai titik akhir.
Majelis hakim konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto- Sandiaga Uno.
Pembacaan putusan sidang sengketa Pilpres 2019 itu dilakukan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/6/2019).
Putusan tersebut disepakati oleh sembilan hakim MK tanpa ada perbedaan atau dissenting opinion.