Bambang Widjojanto Berani Usir Tim Hukum KPU, Jengkel Ada yang 'Menyusup' ke Ruang Barang Bukti 02

TRIBUNJABAR.ID - Ada momen tak terduga yang terjadi di sela sidang sengketa Pilpres 2019 kedua, Rabu (19/6/2019).

Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto terekam kamera mengusir tim hukum KPU.

Ia terlihat kesal sambil meminta dua orang tim hukum KPU keluar dari ruangan.

Momen tersebut terjadi di dalam ruang pelayanan informasi dan dokumen Mahkamah Konstitusi (MK).

Dilihat dari videonya, suasana dalam ruangan tersebut memang tampak heboh.

Banyak orang yang bercengkerama di sana.

Sementara itu, Bambang Widjojanto tampak menggerakkan tangannya untuk mengusir tim hukum KPU.

"Get out, please get out," ujarnya.

• Debat Panas Bambang Widjojanto dan Hakim di Sidang MK, Kalau Tidak Stop Saya Suruh Keluar

Bambang Widjojanto mengaku, dua tim hukum KPU itu ketahuan menyusup ke ruangan tersebut.

Selain itu, mereka disebut ketahuan memotret barang bukti yang dibawa tim hukum paslon 02 atas gugatannya ke MK.

"Ini kan yang di-loading adalah barang bukti kami. Kok tiba-tiba ada penyusup masuk," kata Bambang Widjojanto.

Merasa asing dengan dua orang tersebut, Bambang Widjojanto kemudian menanyakan identitas mereka.

Ternyata, keduanya mengaku sebagai tim hukum KPU yang dalam sidang sengketa Pilpres 2019 sebagai pihak termohon.

"Setelah ditanya dia orang dari kuasa hukum termohon KPU dan dia foto-foto," kata mantan pimpinan KPK itu.

Bambang Widjojanto mengaku, sebenarnya tim hukum KPU memang diizinkan hakim untuk masuk ke ruang tersebut.

Namun, orang yang diizinkan itu yang bersama-sama dengannya masuk ke ruangan, bukan dua orang yang diusirnya.

Hal itulah yang membuat Bambang Widjojanto tampak kesal dan berani mengusir dua orang tersebut.

• Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto Keluar Ruang Sidang Ketika Yusril Bacakan Jawaban

"Jadi saya tanya Anda punya izin enggak, Yang diizinkan kan yang tadi bareng-bareng, kok masuk ke sini," kata Bambang Widjojanto.

Atas tindakan dua orang tim hukum KPU itu, Bambang Widjojanto menilai perilaku mereka tak beretika.

"Maksud saya kelakuan lawyer itu bukan sekadar profesional tapi harus punya etik," katanya.

Berikut ini video saat Bambang Widjojanto mengusir tim hukum KPU seperti yang dimuat dalam akun Youtube Kompas TV.

Bambang Widjojanto Bongkar Dugaan Kecurangan Pilpres 2019

Pada sidang sengketa Pilpres 2019 perdana, Jumat (14/6/2019), Ketua Tim Hukum Paslon 02, Bambang Widjojanto membeberkan terkait tuduhan kecurangan yang dilakukan capres nomor urut 01, Jokowi.

Sebagai petahana, Jokowi disebut setidaknya melakukan lima kecurangan di Pilpres 2019.

Mulai dari penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintah, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, ketidaknetralan Aparatur Negara, polisi dan intelijen, pembatasan kebebasan pers, dan diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum.

Melansir dari Kompas.com, Bambang Widjojanto menyebut bentuk kecurangan itu bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Hal itu disebabkan jenis pelanggaran dan kecurangan disebut dilakukan oleh aparat struktural dan terencana.

"Dalam arti dilakukan oleh aparat struktural, terencana, mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia," kata Bambang Widjojanto.

Ia pun membeberkan 22 berita yang menunjukkan upaya pemetrintah terkait kecurangan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dimaksud tim hukum 02.

Pemberitaan itu mencakup soal upaya pemerintah menaikkan gaji ASN, pencairan dana Bansos, dan kenaikan dana kelurahan.

• Bambang Widjojanto Sebut Kenaikan Gaji PNS Termasuk Kecurangan TSM Jokowi Pengaruhi Pemilih

Selain itu, ada pula pemberitaan terkait percepatan penerimaan Program Keluarga Harapan dan persiapan skema rumah DP 0 persen untuk ASN, TNI, dan Polri.

Bambang Widjojanto menyebut, penyalahgunaan anggaran, dan program kerja negara itu berupa modus lain dari politik uang atau vote buying.

"Dengan sifatnya yang terstruktur, sistematis, masif tersebut, maka penyalahgunaan anggaran dan program kerja negara tersebut adalah modus lain money politics atau lebih tepatnya vote buying," ujarnya.

Pihaknya menduga, berbagai upaya tersebut untuk mempengaruhi penerimanya agar lebih memilih Paslon 01 Jokowi - Maruf Amin.

"Patut diduga dengan alur logika yang wajar, bertujuan untuk mempengaruhi penerima manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung dari program kerja tersebut, yang kebanyakan tidak lain adalah para pemilih dan keluarganya, agar lebih memilih Capres Paslon 01," katanya.

Potensi kerucangan yang dibeberkan tim hukum 02 ini membuat mereka meminta MK untuk mendiskualifikasi Paslon 01.

Selain itu, mereka pun meminta agar Paslon 02 dinyatakan menang, atau dilakukan Pemilu ulang secara nasional.